Berita 2006

April 2006

Menggunggah Arti Penting Sebuah Situ

Republika, Selasa, 25 April 2006

Sumber: http://www.infoanda.com/

Sebuah LSM di Kota Depok baru-baru ini menuding pemerintah setempat telah mengkomersilkan Setu (situ) Patinggi kepada salah satu pengembang di wilayah Cimanggis. Tuduhan ini kontan membuat sejumlah pejabat menolehkan pandangannya terhadap kondisi setu-setu yang ada di Kota Depok.

Memang tidak secara khusus meneliti kebenaran laporan yang diungkapkan LSM itu. Tapi setidaknya, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Welman Naipospos, mengakui, kasus ini menyadarkan bahwa setu merupakan badan air yang penting di salah satu daerah penyangga ibu kota ini.

Terkait tuduhan LSM itu, Ketua Kelompok Kerja Setu Pengasinan di Sawangan, Naman Jojon menilai, tudingan itu merupakan hal yang wajar. “Wajar kalau memang ada tuduhan itu, karena memang perhatian Pemkot Depok terhadap kelestarian setu di wilayah ini sangat minim,” ujarnya.

Situ masih dibiarkan berfungsi sekadar ‘tempat penampungan air’ yang memang merupakan tugas utamanya guna menjaga keseimbangan suplai dan distribusi air di wilayah tertentu. Menurut Welman, bila dukungan pemerintah terhadap optimalisasi setu yang dibuktikan dengan penyediaan dana yang cukup, bukan tak mungkin setu akan menjadi kawah investasi yang sangat baik. “Bukan saja profit, misal untuk kawasan wisata air, tetapi juga mencegah kerusakan yang disebabkan air seperti banjir.”

Namun lain yang diharap lain yang didapat. Setiap program yang diajukan untuk pemberdayaan situ, selalu menjadi prioritas dalam pencoretan program saat pembahasan rencana pembangunan kota. Padahal, orang-orang seperti Welman dan Naman yakin bila fasilitas penunjang di situ dibuat, situ bisa menjadi kawasan obyek wisata air yang handal. Walaupun demikian, di tengah keoptimistisan mereka, nampaknya masyarakat luas juga harus mulai menyadari betapa besarnya fungsi setu dalam kehidupan. Salah satu cara yang paling menunjukkan bentuk kesadaran itu adalah tidak menambah pencemaran air setu dengan membuang limbah domestik seenaknya.

Padahal, kata Welman, situ saat ini menjadi salah satu sumber air andalan warga untuk memenuhi keperluan mereka selain air tanah dan air permukaan atau mata air. Di seluruh Kota Depok, terdapat 20 setu yang tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Justru beberapa setu malah berfungsi sebagai tempat pembuangan limbah industri dan rumah tangga.

Menurut penelitian yang dilakukan Bagian Lingkungan Hidup dan IPB Bogor tahun 2002 lalu yang meneliti sembilan setu yang ada di Kota Depok, misalnya, kandungan Fe (zat Besi), Na (garam), dan koliform (tinja) sudah di atas angka baku mutu golongan I berdasarkan PP No 82/2001 tentang Lingkungan Hidup. Kesembilan setu itu adalah setu Rawa Kalong, Gadog, Studio Alam TVRI, Bojong Sari, Pedongkelan, Pondok Cina, Rawa Besar, Pengasinan, dan Pladen. Sekadar menyebut contoh, di sekitar Setu Rawa Gadog ada empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan dua pabrik tahu yang telah lama sekali membuang limbah ke setu ini.

Welman menyebutkan, sekitar enam setu kondisi airnya jelek, yaitu berwarna hijau pekat atau kehitaman. Setu itu adalah Setu Pladen, Cilangkap, Gadog, Rawa Kalong, dan Rawa Besar. Urusan pencemaran setu memang menarik untuk dikaji. Sepanjang tahun 2001 lalu ada sekitar 11 kasus pencemaran di sejumlah setu dan sungai yang ada di Kota Depok. Rata-rata didominasi oleh pabrik skala besar dan menengah. Kebanyakan yang dibuang limbah olahan pabrik yang pada akhirnya mencemari setu atau sumur penduduk.

Menurut Naman, kebanyakan mereka membuang limbahnya juga dilakukan secara diam-diam. Giliran ada protes dari warga baru mereka menghentikan kegiatannya. “Meski ada instalasi pengolah air limbah (IPAL) kalau mereka ‘nakal’ biasanya cara membuangnya dengan membuka kran IPAL-nya,” kata Naman.

Welman menambahkan, pihaknya menduga masih ada empat perusahaan yang masih nakal di wilayah Cimanggis yang membuang secara langsung limbahnya ke sungai atau setu. Disebutkan Welman, bagi mereka yang ketahuan melakukan pencemaran, sanksi kebanyakan diselesaikan dengan memberi ganti rugi kepada penduduk atau memperbaiki IPAL mereka. Sementara berkaitan dengan penyelematan setu, lanjut Welman, Pemkot Depok akhirnya membentuk semacam kelompok kerja (pokja) di setu-setu itu. “Pertimbangannya, masyarakat harus dilibatkan agar mereka punya rasa memiliki dan mau untuk melestarikan.”
(c42 )

Juni 2006

Proyek Tol Depok Jangan Korbankan Situ Pengarengan

Republika, Selasa, 20 Juni 2006

Sumber: http://www.infoanda.com/

Pembangunan dua jalan tol di Depok dinilai menjadi alternatif mengurangi kemacetan lalu lintas di kota ini. Namun di sisi lain, pembangunan proyek yang menelan investasi sekitar Rp 3,9 triliun tersebut Jangan sampai meminggirkan masalah lingkungan. Salah satunya situ (danau).

Salah satu situ yang terancam oleh rencana pembangunan jalan tol Jagorawi-Cinere yaitu Situ Pengarengan yang terletak di sisi Jalan Djuanda. “Situ Pengarengan itu letaknya pas di jalur Tol Jagorawi-Cinere, ini kan harus mendapat perhatian agar pembangunan tol tidak sampai merusak kelestarian lingkungan,” ujar Enco Kuryasa, kepala Bidang Bina Program dan Bina Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Senin (19/6).

Karena itu, lanjut Enco, bila tahapan pembangunan jalan tol sudah sampai pada penyusunan Detail Engineering Design (DED), maka DPU jelas akan menolak bila ada bagian dari Situ Pengarengan yang `dikorbankan’. Namun Enco mengatakan, jalan keluar untuk mengatasi masalah itu tetap diserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum (DPU). “Apakah nantinya dipasang tiang pancang atau bagaimana, ya kita lihat nanti. Tapi yang jelas jika sebagian situ dikorbankan untuk diuruk dengan tanah, kita tidak setuju,” papar Enco.

Imbauan ini ditanggapi positif oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air DPU Kota Depok, Welman Naipospos. Menurutnya, Situ Pengarengan tidak boleh rusak dengan keberadaan tol. Lagipula, kata dia, DPU pusat pasti sudah mempertimbangkan hal itu, karena Situ Pengarengan termasuk yang mendapat bantuan dana rehabilitasi lanjutan dan merupakan salah satu situ di Depok yang akan dikelola langsung oleh pusat. “Jadi saya yakin situ itu tidak akan `dikorbankan’,” kata Welman.

Selain situ, Enco berharap pembangunan dua jalan tol sepanjang 36,4 kilometer itu juga jangan sampai mengabaikan aspek lingkungan di sekitar pintu-pintu akses dari dan menuju tol. “Kabarnya, nanti ada tujuh pintu keluar-masuk di masing-masing tol, nah ini juga perlu diperhatikan aspek lingkungannya,” ujar Enco seraya menegaskan jumlah akses tol belum ditentukan secara pasti.

Pembangunan tol Cinere-Jagorawi dan Depok-Antasari yang akan tersebar di 12 kelurahan pada empat kecamatan (Sawangan, Limo, Sukmajaya, dan Cimanggis), lebih sepertiganya melewati daerah permukiman. Tentunya ini akan berdampak langsung pada lingkungan tempat tinggal warga. Walaupun demikian, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi, mengatakan, warga tidak perlu khawatir dengan aspek-aspek lingkungan dalam pembangunan tol. “Karena sebelum dibangun itu kan nanti ada Amdal (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, red) dulu. Semuanya akan tercakup dalam Amdal itu,” katanya.

Dia pun mengungkapkan, untuk ruas tol Depok-Antasari proses Amdal sudah ditangani Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sementara proyek Tol Jagorawi-Cinere hingga kini belum ada Amdal-nya karena DPU dan KLH hingga kini masih menunggu penyusunan dari konsorsium.

Plt Kepala Bapeda Depok, Herman Hidayat, menambahkan, hal terpenting dalam proses pembangunan jalan tol saat ini adalah melakukan sosialisasi secara terpadu dan benar. “Karena proses sosialisasi inilah yang akan membuat pembangunan tol berjalan dengan baik.” Dengan demikian, Herman berharap, pelaksanaan proyek tol tidak mengalami hambatan, khususnya masalah pembebasan lahan.

Untuk mendukung kelancaran proyek, lanjutnya, Bapeda telah merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok. Dalam RTRW revisi itu, Bapeda memfokuskan pengembangan infrastruktur kota, terutama sentra niaga dan permukiman ke wilayah selatan Cinere yang akan dilalui tol. “Jalan Margonda tetap menjadi sentra niaga, tapi kini kita batasi dan berangsur dialihkan ke kawasan Cinere,” terangnya.

Sejumlah warga Depok, mengaku sangat menunggu terwujudnya pembangunan jalan tol ini. “Biar cepet selesai, biar Depok nggak macet terus,” ujar Novi (23 tahun), warga Pondok Kukusan Permai Blok H-21. (c42 )

Juli 2006

Hampir semua Setu di Depok rusak berat!

Monitor Depok, 25 Juli 2006

BALAIKOTA, MONDE: Ironis memang, sebagai salah satu kawasan resapan air dan penyangga ibukota dari ancaman banjir, hampir seluruh setu di seputar Depok kini dalam keadaan rusak berat.

Catatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Depok menunjukkan dari 25 setu yang ada, 21 diantaranya berstatus rusak berat. Bahkan dua diantaranya sudah rata dengan tanah.

“Hal terjadi karena sebagian besar, bahkan hampir seluruh setu di Kota Depok mengalami pendangkalan,” jelas Plt. Kasubdin Pengairan Dinas PU Depok, Welman Naipospos, kemarin.

Pendangkalan itu, lanjutnya, disebabkan oleh banyak faktor. Muladi dari banyaknya sampah yang dibuang ke sungai atau saluran-saluran yang mengarah ke setu, pola aliran yang tidak bagus hingga harus ditata ulang sampai kepada sikap oknum masyarakat yang sengaja menumpuk sampah hingga lahan dijadikan tanah garapan.

Welman menambahkan, anggaran yang terbatas guna menjaga dan memperbaiki setu juga menyebabkan setu yang ada di Kota Depok kurang terurus gingga akhirnya rusak berat. “Untuk penanganan dan peremajaan setu butuh dana besar.”

Peremajaan satu setu, jelasnya, butuh biaya hingga Rp20 miliar. “Bisa dibayangkan berapa dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki semua setu yang ada di Kota Depok.”

Karena itu dalam menangani permasalahan setu di Kota Depok perlu andil dan kerjasama serta komitmen bersama seluruh elemen termasuk warga Depok guna membuat kebijakan dan jalan keluar bersama.

“Jika tidak, akan sulit menerapkan antarkebijakan. Karena kan bisa saja kebijakan antar SKPD tumpang tindih hingga menyebabkan oknum warga bertindak seenaknya,” terang Wilman.

Ukur ulang

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus setu menjadi rata dengan tanah seperti di setu Krukut dan setu Cinere, dia mengusulkan beberapa hal a.l mengukur ulang dan membuat patok batas dan keterangan dan membuat sertifikasi atas tanah, lahan atau sungai dan setu milik pemerintah.

Hal ini terkait sikap dan tindakan sebagian warga yang seenaknya, bahkan mengklaim setu kadi lahan miliknya. “Dengan sertifikasi yang diharapkan bisa menjadi program nasional ini, tidak terjadi lagi warga yang memiliki sertifikat di atas milik pemerintah.”

Sementara itu guna membantu peremajaan setu, Dinas PU telah meminta bantuan Departemen PU untuk normalisasi setu Tipar seluas 4,8 haktare di Mekar Sari, Cimanggis. “Kami sendiri, baru bisa menormalisasi Setu Djuanda seluas 5 ha,” lanjut Welman.

Atas bantuan Departemen diharapkan mampu mengembalikan fungsi setu menjadi daerah resapan air dan tempat penampungan air.

“Kalau penanganan dan jumlah anggaran untuk setu masih sama hingga lima tahun mendatang, bisa dipastikan dalam lima tahun mendatang pula Depok tak lagi punya setu,” demikian Welman.(m-2)

Agustus 2006

Kejari Depok Bentuk Tim Khusus Usut Penyusutan Situ

Republika, 12 Agustus 2006

Sumber: http://www.infoanda.com/

DEPOK — Terjadinya penyusutan sejumlah situ (danau) di wilayah Depok menimbulkan kecurigaan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Menindaklanjuti masalah itu, Kejari Depok membentuk tim khusus beranggotakan lima orang jaksa.

“Tim diketuai langsung oleh Kepala Seksi Intelijen, Gatot Iryanto,” kata Syahrizal, Jumat (11/8) seraya mengatakan penyelidikan dilakukan berdasarkan banyaknya laporan masyarakat.

Menurut Syahrizal, pengusutan kasus dugaan hilangnya lahan situ itu memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga dia pun belum bisa memastikan kapan penyelidikan akan tuntas. “Selain waktu, tenaga SDM-nya juga terbatas, sementara informasi yang harus kita kumpulkan banyak. Jadi sabar saja,” ujarnya.

Atas langkah pihak kejaksaan itu, Welman Naipospos, kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, mengaku, telah dipanggil Kejari sebanyak dua kali untuk memberikan keterangan tentang kondisi situ-situ di Depok. “Saya dipanggil untuk dimintai informasi tentang data-data situ di Depok,” aku Welman.

Menurut Dahlan, pemerhati lingkungan dan infrastruktur, sejak tahun 1980, sekurangnya 50 hektare lahan situ mengalami penyusutan. ”Ada yang dijual, ada juga yang diuruk untuk dijadikan perumahan,” ujar Dahlan Muhammad, pemerhati lingkungan dan infrasturktur Kota Depok kepada Republika, kemarin.

Dia mencontohkan, Situ Krukut yang dulunya seluas 9 hektare kini tinggal kenangan. “Artinya, situ itu sudah tidak ada.”

Kemudian Situ Pasir Putih, dulu seluas delapan hektare kini hanya berupa tegalan. Situ Rawa Kalong menyusut 3,5 hektare dari luas semula 11,5 hektare. Situ Pedongkelan juga menciut menjadi enam hektare dari sebelumnya 8,5 hektare. Situ Tipar dan Situ UI pun mengalami penyusutan masing-masing 5,5 hektare dan 2,5 hektare. “Penyusutan situ ini jelas mengurangi daya tangkap air di Depok. Saya memperkirakan tangkapan air yang hilang akibat penyusutan situ mencapai 2 juta meter kubik,” ujar Dahlan yang juga wakil ketua Kadin Depok ini.

Dikatakan, akibat tangkapan air yang makin rendah tersebut, maka deposit air tanah semakin menipis. “Kalau ini dibiarkan, Depok yang tadinya menjadi daerah resapan air, bukan tak mungkin bernasib seperti Jakarta di masa yang akan datang.” Dahlan pun mengusulkan perlu segera dilakukan revitalisasi situ-situ.

Terhadap laporan yang diterimanya, Dahlan menerangkan, sudah membicarakan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri Depok. Hasilnya, Kejari sudah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Depok.

Anggota DPRD Kota Depok, mendukung upaya Kejari untuk mengusut dugaan hilangnya lahan situ tersebut. “Tapi, DPRD meminta penyelidikan kasus situ tidak berlama-lama dan harus secepatnya dituntaskan,” ujar R Sugiharto, anggota Komisi C DPRD Kota Depok. (c42 )

September 2006

Situ di Depok Tercemar Limbah

Bagi manusia, airnya bisa mengakibatkan diare dan gatal-gatal.

Koran Tempo, 1 September 2006

Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org/

DEPOK — Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Depok Walim Herwandi mengatakan berdasarkan penelitian seksi pengendalian limbah pada 19 situ dari 26 situ yang ada di Kota Depok, 47 persen mengandung biological oxygen demand (BOD) di atas ambang batas. “Cukup tinggi,” kata Walim di kantornya, Rabu lalu.

Misalnya Situ Gadog mencapai angka 204,16; Situ Tipar 91,16; Situ Pengarengan 18,61; Situ Rawa Kalong 17,86; Situ Pladen 35,51; dan Situ Rawa Besar 15,2. Padahal ambang batas yang ditentukan oleh lingkungan hidup adalah 6.

Walim mengemukakan limbah rumah tangga yang dibuang ke situ tersebut menjadi faktor pendorong BOD tinggi. Tak hanya itu, limbah tersebut juga mengakibatkan kadar chemical oxygen demand (COD) di atas ambang batas. Dari 19 situ yang diteliti, ada 16 persen yang COD-nya tinggi, seperti Situ Gadog mengandung COD sebesar 269,8; Situ Pladen 110,44; dan Situ Rawa Besar 65,60. Adapun ambang batasnya adalah 50.

Selama ini, kata dia, air limbah rumah tangga dari warga masuk ke situ melalui saluran air, yang salurannya menyatu pada air sungai atau kali. Padahal soal larangan pembuangan limbah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum.

Salah satu solusi yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup adalah dengan meletakkan instalasi pengolahan air limbah komunal pada saluran air. Tujuannya untuk menetralkan air limbah yang masuk tersebut melalui proses alami. Dengan demikian, bila air ini masuk ke situ, sudah sedikit bersih dari limbah. “Tapi itu tidak menolong banyak, karena sifatnya hanya menetralkan secara alami,” ujarnya.

Walim melanjutkan, kandungan BOD dan COD yang tinggi ini akan mematikan plankton yang hidup di dalam situ. Padahal plankton merupakan mata rantai pertama dari rantai makanan di dalam ekosistem situ.

Kepala Seksi Pencegahan Perusakan Lingkungan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup Kota Depok Kania Arwanti kepada Tempo mengemukakan, dari penelitian yang dilakukan pada 2005 itu juga ditemukan kandungan unsur lainnya dalam air situ, seperti minyak, amonia, detergen, fluorida, dan besi. Bila unsur BOD dan COD ini bercampur dengan unsur kimia lain tersebut, air situ itu bisa menimbulkan efek yang membahayakan manusia.

Menurut Kania, air di situ itu tidak layak dikonsumsi. Pasalnya, jika air itu diminum, akan mengakibatkan sakit diare, dan bila digunakan untuk mandi, bisa mengakibatkan gatal-gatal pada kulit.

Walim mengatakan jika air situ tersebut akan dikonsumsi manusia, harus melalui proses penyulingan yang panjang. “Air situ itu sudah tidak pantas (digunakan),” ujarnya. “Makanya, kalau bisa mulai sekarang masyarakat tidak membuang limbah rumah tangganya langsung ke saluran situ,” kata Walim.

Untuk membersihkan situ secara keseluruhan, menurut Walim, cara yang ditempuh adalah dengan melakukan peremajaan situ. Situ akan dikeruk dan dibersihkan dari lumpur-lumpur yang mungkin mengendapkan limbah. ENDANG PURWANTI

Instalasi Pengendali Limbah Depok Terbatas

Sumber:  http://www.tempointeraktif.com/ 01 September 2006

TEMPO Interaktif, Jakarta:
Proses pengendalian limbah baik limbah padat maupun cair di kota Depok masih minim. Hal ini dikarenakan Instalasi Pengendali Air Limbah (IPAL) untuk limbah cair dan mesin pencacah sampah untuk limbah padat masih terbatas jumlahnya.

Muhamad Isa, Kepala Seksi Pengendalian Limbah Pemerintah kota Depok, mengatakan, saat ini IPAL milik bersama yang diletakkan di saluran air masyarakat –yang kemudian dialirkan ke situ dan sungai– belum dipasang semua.

Dari 19 situ yang diteliti oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, hanya ada enam saluran yang dipasangi IPAL. Keenamnya adalah Situ Gadog, Situ Rawa Besar, Situ Tipar, Situ Cilangkap, dan Situ Bahar. Dua situ lainnya, Cilangkap dan Bahar, rencananya akan dipasang tak lama lagi.

Keadaan inilah yang membuat hampir 50 persen situ di Depok tercemar limbah biologi dan kimia seperti minyak, amonia, deterjen, fluorida, dan besi. Situ paling parah pencemarannya adalah Rawa Besar. Pasalnya, limbah yang masuk ke situ ini adalah kotoran manusia sehingga menyebabkan banyaknya bakteri coli.   ENDANG PURWANTI

Situ Bodetabek yang Masih Merana

Republika, 2 September 2006

Sumber: http://forum.infoanda.com/

Tertutup gulma, mengalami sedimentasi, tidak memiliki bangunan outlet yang memadai, serta telah berubah fungsi. Itulah gambaran kondisi umum situ-situ (danau) yang terdapat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Bahkan sejumlah situ yang sudah diteliti menunjukkan deskripsi lain tentang kawasan yang seharusnya menjadi sarana dan prasarana konservasi lingkungan, penyedia air baku, dan pengendali banjir tersebut. Kini kondisinya sudah tercemar.

Semisal Situ Rawa Besar di Kampung Lio, Kecamatan Pancoran Mas, Depok sudah tercemar bakteri coli atau escherichia-coli (e-coli). Kesimpulan Situ Rawa Besar telah tercemar E Coli didapat setelah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok melakukan penelitian terhadap 19 situ yang di Depok.

Tak tanggung-tanggung, tingkat pencemaran Situ Rawa Besar merupakan yang tertinggi dari semua situ yang diteliti. Parameter biological oxygen demand (BOD) mencapai 15,2 dari batas maksimal enam pada kategori normal. Sementara chemical oxygen demand (COD) Situ Rawa Besar menembus angka 65,6, padahal batas normalnya maksimal 50.

Walim Herwandi, kepala DKLH Kota Depok, mengatakan, pencemaran Situ Rawa Besar terjadi lantaran warga sekitar terus menyalurkan limbah manusia (tinja/feses) ke dalam situ. Selain menjadikan lingkungan kotor dan kumuh serta keasrian situ tidak terjaga, Walim melanjutkan, kandungan E Coli Situ Rawa Besar mampu mengancam kesehatan warga sekitar. “Kualitas air situ menjadi bau dan warna air berubah hijau pekat. Ini tidak baik dari segi keasrian lingkungan maupun kesehatan,” ujarnya.

Pengamatan Republika, warga sekitar Situ Rawa Besar terus menyalurkan limbah manusia ke situ tersebut. Bahkan di sisi utara situ, warga menjadikan sebagian areal situ sebagai tempat sampah yang memperparah tingkat pencemaran air situ. Ini sebuah bukti bagaimana minimnya perhatian Pemkot Depok dan kesadaran warga akan fungsi situ yang mampu menjaga keseimbangan lingkungan. Padahal, menurut penuturan warga asli Kampung Lio, dahulunya Situ Rawa Besar padat dengan enceng gondok, tanda sangat baiknya kualitas air. “Saking padatnya, enceng gondok itu membentuk daerah seperti pulau kecil yang di atasnya tumbuh pohon pisang,” ujar Mat Namin warga Beji Kembang, Kampung Lio.

“Dulu rawa ini juga sangat luas dan bening, airnya bisa buat ngaca (bercermin, red),” sambungnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengamat lingkungan Depok, Dahlan Muhamad, luas Situ Rawa Besar kini tinggal 13 hektare dari luas 28,34 hektare pada mulanya.

Terus Menyusut

Tak hanya di Situ Rawa Besar, hampir seluruh situ yang ada di Depok dan Bogor juga telah mengalami penyempitan lahan karean tak terpelihara dengan baik. Modus reklamasi liar seperti di Rawa Besar merupakan yang paling banyak dijumpai, ada pula yang memang terjadi karena proses alam. Sebagian lain, sengaja diuruk dengan motif ekonomi. Anehnya, lahan-lahan situ yang diuruk ini diketahui kemudian bisa dibuatkan sertifikat tanah dan memperoleh IMB. Hal yang lebih parah, tak hanya sekadar menyusut, beberapa situ bahkan kini sudah tidak bisa lagi dijumpai keberadaannya alias sudah hilang sama sekali.

Sejumlah situ yang kini sudah hilang di antaranya, Situ Jemblung (Harjamukti-Cimanggis), Situ Ciming dan Situ Sukamaju (Sukmajaya), Situ Kancil atau Curug (Sawangan), Situ Asih (Pancoran Mas), serta Situ Gandul dan Situ Rawa Kalong (Limo).

Situ-situ itu hilang diuruk menjadi perumahan atau bangunan komersil lainnya. Kalaupun masih ada, situ sudah dipenuhi perumahan liar, warung, tempat pembuangan limbah atau sampah, serta kolam pemancingan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Welman Naipospos, mengakui, berdasarkan data dari Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) tahun 2003, penyusutan lahan situ di wilayah Jabodetabek terus terjadi. “Sudah ratusan hektare yang hilang,” ujarnya.

Disebutkan, dari 240 situ yang tersebar di Jabodetabek dengan luas keseluruhan 2.337,10 hektare kini menyusut menjadi 1.462,78 hektare. Sebanyak 16 situ di Jakarta dari luas semula 168,42 hektare dipastikan sudah menyusut. Misalnya Situ Rorotan, Jakarta Utara, Situ Rawa Kendal, Situ Rawa Ulujami di Jakarta Selatan, dan Situ Rawa Penggilingan di Jakarta Timur. Di Kabupaten Bogor, dari 94 situ dengan luas semula 500,13 hektare, kini tinggal 472,86 hektare dengan tingkat penyusutan 29,01 persen dan perubahan fungsi 13 persen. Di Kabupaten Tangerang, 37 situ dengan luas 1.065,05 hektare tinggal 686,7 hektare atau menyusut 35,52 persen.

Di Kota Tangerang, delapan situ dengan luas 270,30 hektare tinggal 130,40 hektare atau menyusut 51,76 persen. Di Depok, Situ Pladen Beji kini tinggal 1,5 hektar dari 12 hektare, Situ Rawa Besar tinggal 13 hektare dari 28,34 hektare, Situ Citayam tinggal 12 hektare dari 27,25 hektare, Situ Pasir Putih seluas 8 hektare kini menjadi tegalan, Situ Rawa Kalong awalnya 11,5 hektare saat ini tinggal 8 hektare, Situ Pedongkelan seluas 8,5 hektare sekarang tinggal 6 hektare, Situ Tipar sebelumnya 15,5 hektare mengecil menjadi 10 hektare, serta Situ UI tadinya empat setengah hektare kini tersisa dua hektare.

Di Tangerang ada Situ Kelapa Dua yang tinggal 23 hektare dari 39 hektare, Situ Gintung, Ciputat tinggal 21 hektare dari 31 hektare, Situ Rompang tinggal 1,7 hektare dari 10 hektare. Di Bogor Situ Cinangsi tinggal 6,5 hektare dari 12 hektare, Situ Pasir Maung tinggal 4,5 hektare dari 8,5 hektare, dan Situ Kemuning tinggal 12,65 hektare dari 21 hektare.

Sejumlah masalah seputar situ di atas, tentu tidak akan bertambah parah bila ada upaya konkret yang dilakukan pemerintah, baik pusat, propinsi, maupun daerah, yang dibarengi dengan kesadaran masyarakat yang perlu ditumbuhkan. Tarsoen Warsono, pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, mengatakan, upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan situ-situ tersebut adalah dengan merehabilitasi total kawasan lindung situ ke dalam kondisi ideal terlebih dahulu. “Kalau tidak segera dilakukan rehabilitasi ini, saya khawatir situ-situ yang ada semakin rusak berat.”

Upaya peremajaan dan pelestarian situ tersebut, lanjutnya, jelas membutuhkan waktu lama karena penanaman pohon sejak bibit hingga tumbuh dewasa memerlukan minimal 15-20 tahun atau pohon siap jadi (instant trees) 5-10 tahun. “Tapi kalau tidak dilakukan sekarang, mau kapan lagi?”

Dalam upaya rehabilitasi situ, pemerintah daerah dan warga sekitar dapat memulai merencanakan program-program pemanfaatan situ yang berkelanjutan, sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan, tanpa harus kehilangan mata pencaharian sekaligus tetap melindungi situ. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Situ dinilai menjadi langkah awal menuju gerakan penyelamatan situ.

Namun, Tarsoen menambahkan, para pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, dan pengembang sudah saatnya mau berpikir jangka panjang. “Jangan terlalu mengejar pendapatan asli daerah jangka pendek dengan mengorbankan aset dan potensi lingkungan alam yang sudah dimiliki.”

“Sehingga kota pun menjadi sehat secara ekologis maupun ekonomi.” Untuk itu, Tarsoen menyarankan, Pemda dan DPRD harus segera menyusun Perda Konservasi Lanskap Kota yang bertujuan melindungi dan melestarikan lingkungan, termasuk sosialisasi paradigma baru situ sebagai aset, potensi, dan investasi kota jangka panjang.

“Apa pun alasannya, kawasan lindung tidak dapat diubah peruntukannya atas nama komersialisasi. Itu kalau kita mau menyelamatkan lingkungan, temasuk menyelamatkan diri kita sendiri,” pungkas Tarsoen.n c42

Sumber berita – http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=262933

Bakteri Kini Mengotori, Danau Rawa Besar Depok 

Sumber: http://www.suarakarya-online.com/4 September 2006

Hati-hati bermain di Situ (Danau) Rawa Besar, Depok. Petuah itu diucapkan sejumlah orang tua yang telah mengetahui nasib Situ Rawa Besar itu. “Anak-anak bisa bahaya kalau tidak diingatkan saat bermain di situ tersebut,” ujar seorang pemulung yang kebetulan ditemui Suara Karya di tepian Situ Rawa Besar, Depok, kemarin.

“Situ ini, kata pejabat yang pernah menelitinya, sudah tercemar limbah kakus. Nah bahayanya itu, anak-anak bisa gampang kena diare atau penyakit menular lainnya kalau dibiarkan bermain di Situ Rawa Besar ini,” ujar pemulung itu melanjutkan keterangannya.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok, Walim Herwandi membenarkan jika Situ rawa Besar yang selama ini berair bening dan kerap menjadi arena permainan anak-anak, ternyata sudah tercemar dan sangat kotor.

“Karenanya sejak beberapa pekan terakhir ini, saya selalu mengingatkan masyarakat bahwa Situ Rawa Besar yang terletak di Kampung Lio, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, sudah tercemar bakteri Colli atau E (Escherichia) Coli. Bakteri itu berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit diare jika mengonsumsi air tersebut. Saya juga minta danau itu jangan lagi dijadikan arena permainan anak-anak. Bahaya…” ujar Walim Herwandi.

Tetapi, bagaimana ceritanya sehingga danau itu menjadi sangat kotor dan dipenuhi bakteri E-Colli? Ditanya demikian, Walim Herwandi hanya menggelengkan kepalanya. “Kalau ditelusuri sebab musababnya, bisa membuat kepala pusing,” katanya.

Tetapi, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, tercemarnya Situ Rawa Besar oleh bakteri E-Colli karena warga sekitar banyak yang menyalurkan kotorannya (tinja) ke dalam situ tersebut. “Makanya, danau itu lama kelamaan menjadi penuh bakteri E-Colli. Bakteri itu paling mudah menularkan diare. Nah, kalau tidak diantisipasi, bahayanya bisa menyebabkan warga sekitar dilanda wabah diare,” ujar Walim.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, bakteri E- Colli merupakan bakteri yang umum dijumpai di air yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas, serta air yang telah terkontaminasi oleh limbah organik.

Karena itu, pihaknya menyarankan agar warga sekitar Situ Rawa Besar berperilaku bersih dengan tidak membuang “hajat” ke situ atau juga membuang sampah ke dalam situ, karena akan menyebabkan berbagai macam penyakit.

Pencemaran di Situ Rawa Besar diketahui setelah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok melakukan penelitian terhadap 19 situ yang ada di wilayah Kota Depok.

Walim mengatakan, pencemaran bakteri E-Colli di Situ Rawa Besar kemungkinan paling tinggi dibandingkan situ-situ lainnya, karena warga ada yang masih membuang tinjanya ke dalam situ.

Lebih lanjut Walim Herwandi mengatakan, menurut hasil penelitian pada tahun lalu, sebenarnya kandungan bakteri E-Colli belum begitu besar. Namun, jika warga masih menyalurkan tinjanya ke dalam situ, maka bakteri tersebut akan semakin banyak.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pemkot Depok berencana akan membangun septic tank (penampungan tinja), sehingga warga sekitar situ tidak lagi menyalurkan buangan tinjanya ke dalam situ.

Menurut Walim, pada penelitian tahun lalu pihaknya juga menemukan tingkat pencemaran yang cukup tinggi dari limbah rumah tangga di Situ Rawa Besar.

Hal itu berdasarkan parameter “Biological Oxygen Demand” yang tercatat sebesar 15,2 dari standar enam dan Chemical Oxygen Demand sebesar 65,6 dari standar 50. (Fadly)

Debit Air 26 Situ di Depok Turun 30 Persen

Suara Pembaruan – 19 September 2006

Sumber: http://digilib-ampl.net/

[DEPOK] Debit air 26 situ di Kota Depok, Jawa Barat, termasuk enam di wilayah Kampus Universitas Indonesia (UI), menurun sampai 30 persen akibat kemarau panjang dan makin tingginya penyedotan air. Selain itu rendahnya penguapan air menyebabkan suhu udara semakin meningkat, rata-rata 1,3 derajat celcius.

Demikian dikemukakan pengamat lingkungan hidup dari UI, Tarsoen Waryono, kepada Pembaruan, di Depok, Selasa (19/9). Menurut Tar- soen, situ-situ di Depok berfungsi sebagai resapan air. Sebagian situ mendapat suplai air dari Bogor. Kalau suplai air dari Bogor tidak ada maka Depok kekeringan dan dampaknya pastilah ke Jakarta.

“Akibat kekeringan ini suhu udara meningkat, cadangan air tanah turun terus dan intrusi air asin (laut) akan merembes ke tanah. Suhu udara di Depok dan Jakarta naik. Di daerah selatan rata-rata naik 1,3 derajat sedangkan di utara seperti Tanjung Priok kenaikannya sampai 1,45 derajat,” jelasnya.

Dikemukakan, permukaan tanah juga ambles. Misalnya, di Jakarta Utara permukaan tanah turun satu sentimeter per tahun.

Menurut staf pengajar Departemen Geografi Fakultas MIPA UI itu dalam penelusurannya ke sumur-sumur di perumahan penduduk sekitar Situ Rawa Besar, dua hari lalu, air sumur yang mendapat suplai dari situ ikut surut hingga 1,75 meter. “Padahal Situ Rawa Besar yang terletak di Depok Jaya, Pancoran Mas, seluas 24 hektare ini, merupakan situ terluas dan terbaik di Depok. Ini merupakan peristiwa alam,” katanya.

Selain ke sumur-sumur penduduk, biasanya aliran situ juga merembes ke kawasan UI. Tapi, kini keenam situ di UI tidak lagi kebagian air. Dari Situ Babakan, Situ Ragunan dan Situ Gintung biasanya air mengalir ke daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Kini, akibat kemarau panjang air itu tidak mengalir lagi.

“Bahkan kini di situ-situ itu sudah tampak tanda-tanda blooming, hijau berlumut karena teriknya matahari dan air kedalaman semakin berkurang,” tandasnya.

Disesalkan

Tarsoen menyesalkan kurangnya kesadaran pejabat dan warga Depok akan wilayah mereka sebagai daerah resapan air. “Selain tidak tahu fungsi situ juga tidak pernah dilakukan sosialisasi yang baik. Sudah lama saya menyarankan agar situ-situ di Depok dijadikan sumber pendapatan daerah dengan menjadikannya resto terapung atau sarana rekreasi air. Selain mendatangkan income, situ-situ akan terpelihara dengan baik dan bersih. Tapi, tak ada program yang jelas,” kata pengamat lingkungan itu yang kini menjadi konsultan Proyek Darling (Kesadaran Lingkungan) di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Dari 26 situ di Depok hanya delapan yang keadaannya baik sementara yang 18 lagi setengah baik dan tidak baik. Pencemaran air tanah dan suburnya enceng gondok menunjukkan tidak terpeliharanya situ-situ itu. [R-8]

Oktober 2006

Sekitar Danau Tak Akan Dikomersialkan

50 Meter dari Situ Buperta Tidak Boleh Ada Bangunan Komersial

Kompas, 3 Oktober 2006

Sumber: http://www.scout.or.id/

DEPOK, Kompas –
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail menegaskan, 50 meter dari garis sempadan situ, termasuk situ di kawasan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata atau Buperta Cibubur, harus steril dari bangunan. Ini berarti, tidak boleh ada bangunan apa pun dalam jarak 50 meter dari bibir danau tersebut.

Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Senin (2/10) siang, menyatakan, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan Situ, pada Bab 8 Pasal 17 disebutkan, garis sempadan situ adalah 50 meter dari titik pasang tertinggi ke darat.

Peraturan tentang hal serupa ditegaskan juga dalam Perda Jawa Barat No 20 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air pada Pasal 11 Ayat 1. Penegasan yang sama juga tertera dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Pasal 10 a, yang menyebutkan, garis sempadan situ sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Berkaitan dengan itu, Pelaksana Harian Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Endi Atmasulistya, secara terpisah mengatakan, restoran dan SPBU yang selama ini dibangun persis di tepi danau di Buperta mau tak mau harus dibongkar.

“Pengelola serta pemilik resto dan SPBU itu harus merelakannya. Mereka harus mengerti karena hal itu melanggar peraturan yang ada,” kata Endi.

Tidak dikomersialkan

Endi menegaskan pula, danau seluas 8 hektar di kawasan Buperta tidak akan dikomersialkan dan tetap dikelola Buperta untuk kegiatan pramuka. “Jadi, tidak mungkin diserahkan pengelolaannya ke swasta,” ujar Endi, yang mengendalikan Kwarnas karena ketuanya, Azrul Azwar, sedang umrah.

Menurut Endi, salah satu kegiatan pramuka adalah satuan kerja latihan pramuka bahari. “Situ dibutuhkan untuk kegiatan kepramukaan di bidang bahari,” katanya. Dia menegaskan pula, jarak tepi danau yang akan digunakan Kwarnas adalah 30-40 meter. “Kami akan membangun taman-taman yang indah di tepi danau itu,” katanya.

Direktur Utama PT Prima Tangkas Olahdaya Robby Sugita, investor yang akan menata kawasan Buperta, mengatakan, jika memang peraturannya menyebutkan garis sempadan situ 50 meter, toko ataupun tempat usaha yang akan dibangun akan mengikuti peraturan yang ada.

Endi menambahkan, Kwarnas menginginkan bumi perkemahan menjadi tempat yang aman dan nyaman. Semua kebutuhan akan dapat dibeli di kawasan Buperta. Untuk itu, Endi menegaskan kembali, semua toko dan restoran yang dibangun di kawasan Buperta akan menjadi tempat latihan magang anggota pramuka di bidang kewirausahaan.

Dia menjelaskan, investor dan Kwarnas sepakat membangun tempat usaha di atas lahan 7 hektar dari 33 hektar yang dikerjasamakan. Sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan outbound, lapangan upacara, dan lahan parkir yang terpusat di satu lokasi.

Endi berharap kepala daerah, Wali Kota Depok dan Gubernur DKI sebagai pembina pramuka di wilayahnya, membantu Kwarnas mengembangkan diri dan merevitalisasi diri. “Kwarnas butuh dana operasional untuk kegiatan pramuka dan membayar gaji karyawan,” katanya. (KSP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: