Berita 2007

Februari 2007

Situ di Kota Depok Kritis

Sumber: http://cakrawalabirumuda.blogspot.com/ 13 Februari 2007

APA manfaat situ atau danau bagi sebuah wilayah? Tentu bukan sekadar sebagai tempat rekreasi atau pacaran anak-anak muda. Bukan pula sekadar tempat pemancingan bagi warga sekitar. Sebuah situ, jelas memiliki fungsi sebagai penampung hujan, konservasi, dan daerah resapan air. Dengan adanya situ, ancaman banjir yang terjadi jika hujan deras turun, bisa diminimalisir.

Sebagai wilayah penyangga ibukota, Kota Depok memiliki 26 situ yang tersebar di enam kecamatan. Dari 20.029 hektare luas wilayah Kota Depok, luas keseluruhan situ mencapai 157,85 hektare. Sayangnya, kondisi situ-situ tersebut 80 persen kritis. Bahkan, saat ini, sudah banyak situ yang beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk, lapangan bola, dan pembuangan limbah atau sampah.

Menurut Kepala Bagian Pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Ir Welman Naipospos MM, hampir seluruh situ di Kota Depok mengalami penyusutan luas. Padahal, kata Welman, situ di Kota Depok cukup potensial menjaga wilayah ibukota dari sergapan banjir.

“Kota Depok memiliki 26 situ. Namun sayangnya, 80 persen situ-situ tersebut kondisinya sudah kritis. Artinya sudah tidak berfungsi lagi sebagai daerah resapan air, atau penampung hujan. Hampir seluruh situ berkurang luasnya. Selain itu, kedalaman air juga semakin menyusut,” kata Welman saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Welman lantas mencontohkan kondisi Situ Bojongsari/Sawangan Lama di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, yang merupakan situ terbesar di Kota Depok. Saat ini, kata dia, kondisi situ sudah dipenuhi limbah rumah tangga, dan sampah. Otomatis, lanjutnya, situ tersebut mengalami pendangkalan. Belum lagi sumber mata air yang sudah tertutupi sedimen dan sampah.

“Secara umum kondisi Situ Bojongsari memang terlihat masih bagus. Namun, situ tersebut sudah mengalami pendangkalan karena banyaknya sampah. Selain itu, luas situ juga mulai menyusut dengan banyaknya pemukiman penduduk dan kolam pemancingan ikan atau empang,” kata Welman.

Kondisi situ lainnya lebih parah lagi. Bahkan, ada beberapa situ yang sudah tidak digenangi air. Misalnya, kata Welman, Situ Pasir Putih di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Saat ini, lanjut Welman, situ tersebut hanya tinggal nama. Seluruh situ kini tinggal hamparan daratan luas.

“Hal yang sama juga terlihat di Situ Krukut, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo. Meski tidak separah Situ Pasir Putih, kondisi Situ Krukut juga hampir tidak ada airnya. Pendangkalan situ sudah sedemikian parah karena sedimen dan sampah. Sebagian situ kini sudah menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial masyarakat,” kata Welman.

Lebih jauh Welman mengatakan, revitalisasi situ-situ di Kota Depok tentu bukan perkara mudah. Selain membutuhkan dana yang besar, revitalisasi tersebut memakan waktu yang cukup lama. Menurut Welman, dibutuhkan sedikitnya biaya sebesar Rp 5 sampai 8 miliar untuk merevitalisasi situ.

“Kami tentu saja berharap dari perhatian pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, baik Provinsi Jabar maupun DKI. Sebab, mencegah banjir di Jakarta bukan hanya dengan membuat kanal-kanal banjir raksasa, tetapi juga merevitalisasi situ-situ yang ada di Kota Depok agar banjir bisa diminimalisir,” kata Welman.

Welman menambahkan, anggaran yang ada di bagian SDA, tak akan cukup untuk merevitalisasi situ. Saat ini, lanjut Welman, bagian SDA hanya memiliki dana Rp 26 miliar. Dana itu pun, kata Welman, bukan untuk revitalisasi situ, melainkan seluruh program di SDA.

“Secara bertahap, saat ini kita tengah mendata kembali jumlah situ di Kota Depok lengkap dengan luas dan kedalamannya. Diharapkan, dengan adanya data tersebut, luas situ tidak akan menyusut, dan tidak akan terjadi pendangkalan. Di Kota Depok sendiri, dari 26 situ, hanya ada 3 situ yang menjadi objek wisata, yaitu Situ Pengasinan, Bojong Sari, dan Citayam,” kata Welman. (PK-5)

Pemkot Depok Akan Merehabilitasi 26 Situ

Sumber: http://www.metrotvnews.com/ 14 Februari 2007

Metrotvnews.com, Depok: Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, berencana merehabilitasi 26 situ atau danau yang ada di kota tersebut. Rehabilitasi ini untuk mengembalikan fungsi situ sebagai kawasan resapan air dan konservasi lingkungan. Untuk tahap pertama, Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail, baru-baru ini, mengatakan Pemkot Depok akan merehabilitasi Situ Pendongkelan, Pladen, Pengarengan dan Rawa Kalong. Pemkot Depok telah mengajukan anggaran Rp 10 milyar untuk rehabilitasi tahap pertama ini.

Menurut Murmahmudi, rehabilitasi situ dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kembali musibah banjir. Saat ini, kondisi sebagian besar situ di Depok sangat memprihatinkan. Selain terjadi penyempitan dan pendangkalan di sekitar situ, banyak berdiri pemukiman, baik yang legal maupun ilegal.(BEY)

Sertifikat Tanah Bantaran Kali dan Situ Dipersoalkan

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/ 19 Februari 2007

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta Pemerintah Kota Depok segera meninjau ulang sertifikat tanah milik warga yang tinggal di daerah aliran sungai dan sekitar sempadan situ.

“Mengapa sampai keluar sertifikat? Itu artinya, yang illegal jadi legal,” kata anggota Komisi C DPRD, Rintisyanto, hari ini.

Menurut Ristisyanto, ribuan warga di pinggir sungai dan situ-situ di Depok umumnya telah mengantongi sertifikat. Padahal, menurut Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2003, tempat yang jadi pemukiman itu merupakan kawasan hijau dan lahan konservasi.

Rintisyanto mencontohkan 15 keluarga di pinggiran Ciliwung, tepatnya di Kampung Gedong, Kelurahan Kemiri Muka, Beji. Warga di sana memperoleh sertifikat pada 2005 dan 2006, saat Pemerintah Depok dan Badan Pertanahan Nasional menggelar program sertifikasi besar-besaran. “Kelalaian dilakukan pemerintah. Sertifikat keluar tanpa seleksi atau survey ke lokasi,” ujar Rintisyanto.

Jika sertifikat sejenis dicabut, menurut Rintisyanto, pemerintah harus memberi kompensasi kepada warga. Misalnya, dengan memprioritaskan mereka menempati rumah susun yang dibangun pemerintah.
Endang Purwanti

Rehabilitasi Situ Sama Pentingnya Dengan Proyek Banjir Kanal Timur

Republika, 14 Februari 2007

Sumber: http://www.lipi.go.id/

Pentingnya upaya merehabilitasi situ (danau) khususnya yang ada di wilayah hulu (Depok dan Bogor) kembali didengungkan. Rehabilitasi situ-situ dinilai sebagai jawaban tepat untuk mengatasi banjir musiman yang selalu terjadi di Jakarta dan sekitarnya.”Merehabilitasi situ-situ yang ada agar air bisa tertahan di hulu,” ujar Welman Naipospos, kepala Seksi Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Pemkot Depok, kepada Republika, Selasa (14/2).

Seruan untuk melakukan rehabilitasi situ sebenarnya sudah dilakukan sejak satu dekade terakhir. Tapi seruan itu seperti kandas terbentur tembok akibat kepentingan-kepentingan politis. Welman mengaku gemas dengan ketidakberanian pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perbaikan situ-situ. “Kalau kita pemerintah daerah yang disuruh (mengalokasikan anggaran), jelas tidak mampu, karena rehabilitasi situ membutuhkan dana yang sangat besar.”

Padahal, katanya, selama ini otoritas konservasi situ berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya diserahi kewenangan yang terbatas. Welman menguraikan, fungsi utama situ yang menjadi daerah resapan air kini semakin tidak optimal akibat minimnya dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi. Selain pemerintah pusat, Welman menilai, Pemprov DKI Jakarta seharusnya mengalokasikan dana yang cukup untuk rehabilitasi situ-situ di Depok dan Bogor. “Karena itu untuk kepentingan mereka juga.”

Tanpa mengesampingkan pentingnya pembangunan proyek pengendalian banjir di hilir seperti Banjir Kanal Timur, alokasi anggaran untuk merehabilitasi situ-situ di hulu menjadi sama pentingnya. Rehabilitasi situ bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi lahan resapan air, debit curah air hujan yang terjadi di hulu akan tertahan dan tidak langsung menggelontor ke Jakarta. Contohnya di Depok ada 26 situ yang tersebar di enam kecamatan yang ada.

Secara umum, kondisi situ-situ ini tidak terlalu baik. Banyak yang mengalami sendimentasi dan tidak terawat, sehingga luas situ pun banyak berkurang. Dengan perhitungan satu hektare situ berdalaman rata-rata dua meter, luas 26 situ yang ada di Depok sekitar 160 hektare, sejatinya bisa menampung lebih dari 3,2 juta kubik air. “Nah, ini kalau bisa dioptimalkan saya yakin Jakarta bisa bebas banjir.”

Selain akan menyelamatkan Jakarta, lanjut Welman, rehabilitasi situ juga akan mencegah banjir terjadi di wilayah hulu. “Kalau sekarang, untuk menyelamatkan Depok agar tidak kebanjiran saja, situ sudah susah, apalagi untuk menyelamatkan Jakarta.”

Senada dengan Welman, Wakil Bupati Bogor, Albert Pribadi, menegaskan, upaya merehabilitasi dan membangun situ-situ di daerah hulu memang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk mencegah banjir. “Bahkan rencananya kami akan membangun 98 situ di kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) agar air bisa tertampung dan tidak langsung ke hilir,” ujar Albert.

Namun demikian, Albert menambahkan, rehabilitasi dan pembangunan situ juga perlu dibarengi dengan upaya kepedulian lingkungan lainnya, seperti tertib membuang sampah, reboisasi, dan revitalisasi sungai. “Semua harus dilakukan dengan sinergis. Ini tanggung jawab kita semua, pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” tandas Albert.

Depok Segera Tertibkan Bangunan di Sekitar Situ

Sumber: http://www.kapanlagi.com/ 20 Februari 2007

Kapanlagi.com – Musibah banjir yang terjadi baru-baru ini akan dimanfaatkan oleh Pemkot Depok sebagai momentum untuk menertibkan bangunan-bangunan di sekitar Situ (Danau) di Kota Depok.

“Saat ini kami akan melakukan inventarisasi data-data bangunan yang ada di sekitar Situ,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kota Depok, Herman Hidayat di ruang kerjanya, Senin.

Menurut dia, untuk melakukan penertiban tersebut pihaknya akan melakukan koordinasi Satpol PP, Dinas Tata Kota dan Bangunan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok.

Ia mengatakan semua prosedur akan dilakukan, setelah inventarisasi selanjutnya akan dilakukan sosialisasi, baru dilakukan penertiban.

“Arahnya memang ke arah pembongkaran karena bangunan tersebut ilegal. Bangunan tersebut tidak bisa dibiarkan terus menerus berada di lokasi tersebut,” tegasnya.

Penertiban dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi sungai dan situ-situ yang ada di Kota Depok, dengan melakukan pengerukan dan penurapan, sehingga kembali berfungsi sebagai daerah resapan air.

“Seharusnya tidak boleh ada bangunan hingga 50 meter dari bibir Situ,” ujarnya.

Untuk normalisasi fungsi situ, Pemkot Depok telah mengajukan anggaran sebesar Rp17 miliar kepada pemerintah pusat yang terdiri dari dua tahap.

“Untuk tahap pertama kami telah mengajukan Rp10 miliar untuk empat situ yang ada di Kota Depok, yaitu Situ Pladen, Situ Pengarengan, Situ Pedongkelan, dan Situ Rawa Kalong,” kata dia.

Normalisasi tiga Situ lainnya yaitu Situ Bahar, Situ Krukut, dan Situ Rawa Besar akan dilakukan menyusul pengajuan anggaran sebesar Rp7 miliar.

Mengenai daerah yang rawan longsor dan banjir di Kota Depok, Herman mengatakan daerah yang rawan longsor seperti daerah Krukut, dan Tanah baru, karena daerah tersebut merupakan lintasan kali saluran irigasi dan disampingnya merupakan jalan yang tidak dirancang untuk lalu lintas padat.

“Kami telah melakukan pengecekan langsung ke daerah yang rawan longsor dan banjir, dan akan secepatnya dibenahi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD Kota Depok, Rintis Yanto mengatakan konsep penataan daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang melintasi Kota Depok sebagai salah satu solusi penanganan banjir di Jabodetabek, diarahkan kepada penurapan tebing DAS, penghijauan dan relokasi rumah-rumah warga sepanjang bantaran sungai Ciliwung.

“Konsep relokasi warga, sebenarnya dapat dilakukan dengan memindahkan warga ke rumah-rumah susun sederhana yang memang telah direncanakan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera mengajukan konsep penataan dimaksud kepada Departemen PU dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

Menurut dia, dibutuhkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk penataan bantaran sepanjang DAS Ciliwung.

Anggaran itu tidak hanya dari Pemda Kota Depok, tetapi diharapkan Pemerintah Pusat dan Propinsi juga memprioritaskan anggarannya untuk penataan DAS Ciliwung.

Dikatakannya, bantuan relokasi dan rehabilitasi rumah warga di bantaran sungai Ciliwung tersebut sekaligus bertujuan untuk memberikan penyadaran langsung kepada warga di sekitar bantaran sungai akan bahaya banjir.

Diharapkan ada program lanjutan baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemda Kota Depok dalam penataan bantaran kali Ciliwung yang melintasi Kota Depok. (*/rsd)

Empat Situ di Depok Diperbaiki

Kompas – 22 Februari 2007

Sumber: http://digilib-ampl.net/

Depok, Kompas – Empat situ di Kota Depok tahun ini diperbaiki untuk mengantisipasi bencana banjir. Keempat situ tersebut adalah Situ Pengarengan, Situ Pladen, Situ Rawakalong, dan Situ Pendongkelan.

“Kami sudah menganggarkan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sebesar Rp 10 miliar untuk pengerukan dan penurapan situ-situ tersebut,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Herman Hidayat, Rabu (21/2).

Menurut Herman, kapasitas Situ Pengarengan dan Pladen harus ditambah dengan cara mengeruk dasar situ tiga meter sampai lima meter ke dalam. Sementara Situ Rawakalong dan Pendongkelan akan diturap dan membenahi lingkungan sekitarnya agar daerah sekitar situ lebih tertata rapi serta tidak ada bangunan di seputar situ-situ itu.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Depok segera membenahi daerah bantaran sungai. “Untuk sungai dengan lebar 50-60 meter, jarak rumah dengan bibir sungai sekitar 15 meter,” katanya.

Prioritas utama penataan bantaran sungai di Depok adalah di Kali Laya Cimanggis, Kali Irigasi cabang Timur, Barat, dan Tengah, serta Kali Baru. Mengenai permukiman di seputar Situ Besar yang ikut terendam saat banjir, Herman mengatakan keheranannya ada pemilik rumah yang mempunyai sertifikat tanah.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il membenarkan pihaknya segera menertibkan bangunan di bantaran sungai. Menurut Nur Mahmudi, warga yang tinggal di bantaran sungai sebenarnya menyadari kesalahan mereka. Pemkot menurunkan tim, mengingatkan warga untuk tidak tinggal di sana. Setelah Ciliwung, pemkot akan menertibkan bantaran Kali Krukut dan Kali Baru.

Namun, Nur Mahmudi membantah banjir di Depok akibat berkurangnya daerah resapan air. “Wilayah resapan air di Depok masih 50 persen. Ini akibat curah hujan yang tinggi dan meluapnya air sungai,” katanya. (ksp)

Rehabilitasi Situ di Depok Rp 212 Miliar

Sumber: http://www.tempo.co.id/

TEMPO Interaktif, 25 Pebruari 2007

Pemerintah kota Depok mengalokasikan dana Rp 212 miliar untuk rehabilitasi 13 situ, saluran, membuat sodetan, dan menata 12 kali. Rehabilitasi itu untuk mencegah terjadinya kembali banjir besar seperti awal Februari lalu.

“Saat banjir awal Februai lalu, sejumlah permukiman di kota Depok kebanjiran,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum kota Depok Welman Naipospos.

Situ yang akan direhabilitasi antara lain, situ Pedongkelan, Pengarengan, Rawa Besar, Pladen, Rawa Kalong, Gadog, Cilangkap, Patinggi, Bojongsari, Tipar, Pulo, Jatijajar, dan situ Krukut. ENDANG PURWANTI

Maret 2007

Enam Situ di Depok Direhabilitasi, Fungsi resapan air menjadi lebih optimal.

Republika, Rabu, 28 Maret 2007

Sumber:

DEPOK — Enam dari 26 situ (danau) yang ada di Kota Depok mendapat dana rehabilitasi dari pemerintah pusat sebesar Rp 17,8 miliar. “Dana itu dikucurkan melalui Balai PSDA Cilicis (Pengendalian Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, red),” ujar Endang Sumarsana, kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Selasa (27/3).

Menurut Endang, dana rehabilitasi situ yang diperoleh Depok merupakan bagian dari program rehabilitasi daerah hulu (Jabodetabek) pascabanjir di Jakarta awal Februari lalu. “Jadi bisa dibilang ini program tanggap darurat banjir se-Jabodetabek.”

Keenam situ yang mendapat rehabilitasi meliputi Situ Pedongkelan, Situ Patinggi, Situ Gadok, Situ Rawa Besar, Situ Pladen, dan Situ Citayam. Menurut rencana, dana tersebut akan digunakan untuk mengeruk sedimen yang ada di situ (pendalaman situ), membersihkan sampah, dan merapikan batas situ. “Intinya untuk menormalisasikan situ agar fungsinya sebagai wilayah resapan air menjadi optimal,” kata Endang.

Dari enam situ yang sudah mendapat anggaran tersebut, Endang melanjutkan, tiga situ sudah masuk dalam proses tender, yaitu Situ Pedongkelan, Situ Patinggi, dan Situ Pladen. “Yang lainnya segera menyusul.”

Untuk Situ Pedongkelan dan Patinggi yang terdapat di Kecamatan Cimanggis, kata Endang, dana rehabilitasi yang dianggarkan masing-masing Rp 2 miliar. Sedangkan untuk Situ Pladen di Kecamatan Beji dana rehabilitasinya hanya Rp 950 juta.

Dikatakan, seluruh rangkaian proses program normalisasi situ tersebut ditangani oleh pemerintah pusat melalui Balai PSDA Cilicis. “Dari mulai tender sampai pengerjaan dilakukan melalui Balai PSDA Cilicis. Pemkot Depok hanya sebatas koordinasi saja.”

Mengacu Undang-undang nomor 74/2004, Endang menuturkan, kewenangan pengelolaan situ, anak sungai, dan Sungai Ciliwung merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada pusat.

Kepala DPU Kota Depok, Herman Hidayat, menambahkan, Pemkot Depok akan mengajukan dana rehabilitasi tambahan untuk satu situ selain dari enam situ di atas. Situ yang akan diajukan untuk dilakukan normalisasi itu adalah Situ Bojongsari. Herman mengatakan, sesuai dengan hasil penelitian dan rekomendasi yang dilakukan melalui West Java Management Program (Bank Asia), ada tiga situ di Depok yang perlu segera direhabilitasi. Tiga situ itu adalah Situ Rawa Besar, Situ Citayam, dan Situ Bojongsari.

“Nah, yang dua sudah dapat dananya dari pemerintah pusat, tinggal Situ Bojongsari yang belum. Jadinya kami mengajukan lagi untuk dana tambahan,” papar Herman.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Siswanto, mengingatkan, pelaksanaan program rehabilitasi situ tersebut hendaknya memperhatikan kualitas pengerjaan. “Jangan dananya besar, tapi kualitas pekerjaannya buruk. Ini akan percuma karena situ akan rusak lagi dalam waktu cepat,” katanya. Siswanto sepakat, normalisasi situ yang ada di Depok merupakan jawaban atas musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek. “Karena situ-situ akan menahan air di daerah hulu agar tidak langsung menggelontor ke hilir.”

Namun demikian, dia menambahkan, program perbaikan situ atau wilayah resapan air di daerah hulu dan hilir juga harus berjalan secara sinergis. “Kalau mau atasi banjir, dari daerah hulu mulai Bogor sampai hilir di Jakarta Utara harus dibenahi secara menyeluruh. Ini membutuhkan koordinasi dan konsentrasi yang sungguh-sungguh.”

Siswanto melanjutkan, selain memperbaiki situ, Pemkot Depok juga harus memperhatikan keberadaan bangunan-bangunan liar yang berada di wilayah situ.  (ade )

Tiga Situ di Depok Kritis

Kompas,  28 Maret 2007

Sumber: http://air.bappenas.go.id/

DEPOK, KOMPAS – Tiga situ di Depok saat ini kritis. Ketiga situ itu adalah Situ Rawabesar, Situ Bojongsari, dan Situ Citayam. Tahun ini, ketiga situ akan dinormalisasi, dikeruk, dan ditata agar kembali pada fungsi semula, termasuk di antaranya bersih dari permukiman.

“Kritisnya ketiga situ di Kota Depok ini mengacu pada penelitian West Java Enviromental Management Program (WJEMP) yang dikendalikan Balai Pengelola Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane. Tiga situ tersebut harus segera dinormalisasi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok Herman Hidayat, Selasa (27/3).

WJEMP membuat peta yang menggambarkan kondisi ketiga situ yang kritis itu. Tahun ini, setiap situ mendapat anggaran normalisasi rata-rata Rp 5 miliar, belum termasuk bantuan pemerintah pusat untuk normalisasi situ dan sungai pascabanjir senilai Rp 17 miliar.

Situ-situ dimaksud mengalami pendangkalan antara tiga dan lima meter sehingga harus dikeruk dengan kedalaman yang sama. Selain itu, banyak ditumbuhi eceng gondok serta muncul permukiman ilegal, seperti yang terdapat di Situ Rawabesar.

Sesuai ketentuan, dalam jarak 50 meter, situ harus bebas dari apa pun. Sementara sungai besar 15 meter dan sungai kecil dalam radius lima meter.  Di Situ Rawabesar, sedikitnya 400 keluarga mendiami permukiman ilegal dalam jarak yang dilarang. Bahkan, ada rumah yang sangat dekat dengan air danau.

Saya pun heran bagaimana rumah-rumah itu mendapat izin dibangun pada masa lalu,” kata Herman Hidayat. Jumlah situ di Depok tercatat 26. Dari jumlah itu, 10 di antaranya harus dinormalisasi. (KSP)

April 2007

Setu Depok dipoles, biaya Rp5,2 miliar

Monitor Depok, 11 April 2007

BALAIKOTA, MONDE: Pemkot Depok mengalokasikan Rp5,286 miliar untuk perbaikan setu serta sarana penunjang seperti outlet dan inlet. Program ini untuk mengatasi ancaman banjir Jabodetabek.

Pemerintah Pusat juga membantu Rp17,8 miliar untuk normalisasi setu di wilayah Depok.

Ada lima setu yang menjadi sasaran perbaikan pada 2007, yaitu Setu Pladen, Setu Pengasinan, Setu Gadog, Setu Pangarengan, dan Setu Cilodong. “Secara bertahap setu terus diperbaiki sehingga ancaman banjir berkurang,” jelas Welman Naipospos, kasi Pembangunan Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kota Depok, saat ditemui Monde kemarin.

Untuk perbaikan berupa pengerukan, perbaikan tanggul, jalan setapak, dan sempadan dianggarkan Rp2,675 miliar. Sasarannya Setu Pladen Rp500 juta, Setu Pengasinan Rp800 juta, Setu Gadog Rp325 juta, Setu Pangarengan Rp750 juta, dan Setu Cilodong Rp300 juta.

Sarana diperbaiki

Sedangkan perbaikan sarana penunjang outlet dan inlet meliputi 11 saluran dengan nilai anggaran Rp2,611 miliar. Program ini akan terealisasi manakala APBD 2007 dapat dicairkan. Ada kemungkinan pertengahan 2007 akan dilakukan.

Welman menambahkan, untuk normalisasi setu di Jabodetabek terutama di Depok memang wewenang Pemerintah Pusat berdasarkan UU No 74/2004 tentang Kewenangan Pengelolaan Setu, Anak Sungai, serta Sungai Ciliwung.

“Akan tetapi Depok sebagai wilayah yang ikut memanfaatkan maka harus ikut serta dalam pemeliharaan sehingga keberadaan setu tetap terjaga dengan baik,” jelasnya.

Jangan lantas ketika pengelolaan setu dibebankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tidak mau bertindak. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban membangun karena memanfaatkan setu, apalagi setu-setu itu ada di Depok.

Selain Pemkot berperan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program rehabilitasi, Pemkot juga harus ikut andil merawat dan menjaga kelestarian setu. Lain halnya ketika berkaitan dengan masalah kebijakan atau status kepemilikan, sepenuhnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Selama ini dalam pemberitaan yang muncul selalu rehabilitasi dimana seakan-akan hanya dilakukan Pemerintah Pusat. “Jangan sampai ada anggapan Pemkot tidak peduli dengan setu di Depok, dengan anggaran ini maka membuktikan Pemkot juga peduli dengan kondisi setu,” jelas Welman.

Dengan program ini, ke depan semua peranan setu akan difungsikan lagi dan dikembalikan seperti semula. Jika tidak segera diambil tindakan maka keberdaan setu akan semakin mengkhawatirkan.

Untuk mengidentifikasi keadaan setu yang sebenarnya, Dinas PU Depok akan melakukan survei identifikasi ulang dengan pengukuran dan pemetaan. Jadi, dapat dikatakan identifikasi ini untuk pembaharuan data.

Saat ini rata-rata setu di Depok rusak parah sehingga tak mampu menampung air saat musim hujan. Menurut data yang ada, Depok memiliki 26 setu, tetapi kebanyakan telah rusak parah, bahkan ada yang berubah menjadi daratan.

Juni 2007

Mayoritas Situ di Depok Rusak Berat

Sumber:  http://www.kapanlagi.com/ 13 Juni 2007

Kapanlagi.com – Sebanyak 70 % dari 26 Situ (Danau) yang ada di Kota Depok mengalami rusak berat, situ tersebut juga banyak yang sudah beralih fungsi menjadi rumah tinggal ataupun empang-empang milik warga.

“Kondisi situ di Depok sangat memprihatinkan karena sekitar 70 % rusak berat,” kata Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Endang Sumarsana, di Depok, Rabu.

Walaupun banyak yang rusak, namun ada beberapa situ yang cukup baik terpelihara karena adanya kerja sama dengan warga sekitar dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja), katanya.

Menurut dia, banyaknya situ yang rusak itu karena sudah dialihfungsikan oleh masyarakat sekitar, baik itu untuk empang maupun untuk pembangunan rumah. Kondisi tersebut membuat berkurangnya daya tampung air situ saat hujan datang.

Dikatakannya, dari 26 situ yang ada di Depok tersebut, rencananya dua situ akan dilakukan pengerukan yaitu situ Pladen luas 1,50 ha dan situ Pedongkelan seluas 6,25 ha. “Kedua situ tersebut memang sangat memprihatinkan sehingga perlu diperbaiki,” katanya.

Untuk memperbaiki kondisi situ yang mengalami pendangkalan tersebut, pemerintah kota (pemkot) Depok akan melakukan pengerukan, karena kedua situ tersebut kerap banjir bila hujan deras.

Kedua situ yang akan dilakukan penggarapan itu adalah Situ Pladen di Kecamatan Beji dan Situ Pedongkelan di Sukmajaya, Depok.

Menurut dia, pemerintah pusat memberi bantuan dana untuk situ Pendongkelan sebesar Rp2,5 miliar dan situ Pladen Rp950 juta.

Ia mengatakan selain dua situ tersebut. Empat situ menyusul akan dilakukan perbaikan. Keempat situ itu adalah, situ Patinggi, situ Citayam, situ Rawa Besar dan situ Gadong.

Untuk mengantisipasi semakin sempitnya kawasan situ maka rencananya akan dipasang batas papan untuk menegaskan di wilayah situ tidak boleh berdiri bangunan atau lainnya. (*/rsd)

September 2007

Penertiban Permukiman Liar Masih Tarik Ulur

Republika, 08 September 2007

Sumber: http://www.infoanda.com/

Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Sariyo Sabani menuding, kemunculan Kampung Rawa tak lepas dari ketidakpatuhan warga yang memberikan izin atau menyewakan lahan urukan kepada pendatang. Karena sudah bertahun-tahun, sebagian mereka bahkan ada yang sudah memiliki KTP Depok.

Dan permukiman liar itu pun bertambah luas. Sariyo mencatat, dari semula luas situ mencapai 25 hektare, kini hanya tinggal 18 hektare saja. Sehingga bagi sebagian kalangan, penduduk yang mendiami Kampung Rawa juga dijuluki warga atas air, karena rumahnya berdiri di atas situ. ”Beberapa waktu lalu Pemkot pernah berencana memindahkan warga di sana ke Rusunawa di Cilangkap, terutama agar Situ Rawa Besar bisa dinormalisasi,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Pemkot Depok, Utuh Karang Topanesa, menyatakan dalam melakukan penertiban, berprinsip apakah bangunan tersebut memiliki IMB atau tidak. Pihaknya sekarang terus melakukan monitoring secara rutin oleh petugas pengawas dan pengendalian, juga sosialisasi kepada warga.

Untuk bisa membangun rumah tinggal, maka warga terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat teknis dan administratif. Antara lain status lahan/tanahnya jelas, punya izin pemanfaatan ruang (IPR) dan IMB. Namun demikian, diakuinya di lapangan hal-hal seperti itu kadang masih saja ada yang luput dari pengawasan dan pengendalian. ”Depok ini kan luas, penduduknya padat, sedangkan petugas yang ada hanya berjumlah 14 orang, dan harus mengcover 62 kelurahan,” tuturnya.

Dalam kaitan inilah, pihaknya mengharapkan ada pengawasan berjenjang mulai tingkat kelurahan dan kecamatan, melalui RT/RW. Jadi begitu ada temuan di lapangan, bisa segera dilaporkan untuk ditindak lanjuti. ”Mereka (aparat kelurahan dan kecamatan) punya fungsi memberikan teguran agar jangan membangun di atas lahan milik pemerintah atau fasos fasum, atas dasar apa dia membangun di situ, misalnya,” ujar Utuh lagi.

Diakui, saat ini banyak orang yang tidak mampu membeli tanah secara legal, lantas menduduki kawasan bantaran sungai, rel kereta, tanah fasos fasum dan sebagainya. Itulah kemudian menimbulkan berbagai permasalahan sosial, di samping membuat penataan kota menjadi terganggu. Ketika ditanya menyangkut langkah penertiban, Utuh mengatakan hal itu harus dilaksanakan setahap demi setahap. Sebelum sampai kepada law enforcement yang tegas seperti pembongkaran, pihaknya menginginkan ditempuh upaya persuasif terlebih dahulu.

Namun, apapun kebijakan yang digariskan, harus segera diimplementasikan. Kondisi di lapangan menuntut adanya langkah tegas dari Pemkot Depok, mengingat warga sudah demikian resah. ”Jangan menunggu sampai muncul masalah yang lebih besar, maka dari itu harus ditangani dari sekarang,” demikian tandas Babay Suhaimi, mewakili suara masyarakat. yus

Desember 2007

Foke Bahas Macet dan Banjir dengan Nurmahmudi

Nadhifa Putri – detikNews, Rabu, 05/12/2007

Sumber:  http://www.detiknews.com/

Depok – Usai kunjungan kerja ke wilayah sekitar Jakarta, Gubernur DKI Fauzi Bowo berkunjung ke Depok. Fauzi bertemu Walikota Depok Nurmahmudi Ismail untuk membahas macet dan banjir. “Antara Depok dan Jakarta dalam konteks sungai yang mengalir, sangat erat keterkaitannya,” kata Fauzi Bowo di Kantor Walikota Depok, Jl Margonda Raya, Depok, Rabu (5/12/2007).

Fauzi mengatakan jika situ-situ di Depok dapat berfungsi dengan baik, maka jumlah polusi dan genangan air di Jakarta bisa berkurang. “Ada beberapa waduk di Depok dan terkait dengan sungai di Jakarta yaitu Waduk Limo dan Situ Pasir Putih,” jelasnya.

Menurut dia sungai di Jakarta juga perlu direhabilitasi agar limpahan banjir bisa berkurang. “Tapi enggak bisa dilaksanakan sekarang, lagi musim hujan dan sudah terlambat,” kata dia. Dia menambahkan akan membentuk Pokja untuk menanggulangi masalah banjir dan sungai yang perlu direhabilitasi. “Sesuai dengan kemampuan kami. Masalah Depok, masalah kami juga,” tambah pria yang akrab dipanggil Foke ini.

Sementara itu Nurmahmudi mengatakan, Kota Depok membutuhkan dana Rp 300 miliar untuk merehabilitasi 31 situ-situ yang ada di Depok. Perlu usaha bersama Jakarta dan Depok karena melibatkan aset pemerintah pusat. Selain merehabilitasi pembangunan bendungan di Depok juga dibutuhkan sebagai sumber air minum wilayah tersebut. “Saat ini bagaimana caranya pemerintah pusat bisa mengadvokasi pembangunan-pembangunan kecil seperti di Ciawi,” pungkasnya. (ndr/fay)

DKI dan Depok Sepakat Usulkan Pemerintah Tangani Setu

Keterkaitan antara kedua wilayah menyangkut aliran sungai maupun setu sangat erat.

Republika, Kamis, 06 Desember 2007

Sumber : http://www.infoanda.com/

DEPOK — Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Depok sepakat bahwa program rehabilitasi setu (danau) sebagai upaya penanggulangan banjir harus melibatkan pemerintah pusat. Kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan mengirimkan usulan kepada pemerintah ihwal penanganan setu.

Demikian butir persetujuan yang dicapai antara Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dengan Wali Kota Depok, Nurmahmudi Ismail di Balai Kota Depok, Rabu (5/12). Fauzi Bowo yang akrab disapa Foke datang ke Depok dalam rangkaian kunjungan ke wilayah tetangga yang masuk Jabodetabek. Menurut Foke, keterkaitan antara kedua wilayah menyangkut aliran sungai maupun setu, sangatlah erat. Menurutnya, apabila setu maupun tandon air yang ada di Depok dapat berfungsi maksimal, maka akan dapat menampung lebih banyak volume air yang mengalir dari sungai.

”Sebaliknya, jika terjadi pendangkalan atau kerusakan di kawasan sekitar, pengendalian air pun terhambat,” tegasnya. Dia lantas mencontohkan, persoalan di Setu Cipondoh, Tangerang. Saat hujan deras akhir pekan lalu, air dari setu tersebut melimpah akibat pendangkalan. Ini menyebabkan terjadi genangan cukup dalam di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Tidak tertutup kemungkinan referensi ini juga dapat terjadi di Kota Depok, mengingat banyaknya kaitan antara setu di daerah ini dengan kawasan di Jakarta. ”Misalnya saja Waduk Limo dan Setu Pasir Putih yang berhubungan dengan Kali Pesanggarahan.”

Karena itu, lanjutnya, kedua pihak sepakat untuk menangani masalah berkurangnya fungsi pengendalian air pada sejumlah setu. ”Dan kita pun akan appeal bersama ke pemerintah pusat untuk rehabilitasi setu karena masih menjadi kewenangan pemerintah.” Secara praktis, kerja sama antara kedua wilayah bakal ditindaklanjuti dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) bersama. Pokja nantinya yang menentukan strategi untuk langkah operasional, tak hanya penanganan setu dan banjir, namun juga bidang lain seperti pendidikan, kemacetan, lingkungan, serta perdagangan.

Hal senada dikemukakan Nurmahmudi Ismail. Menurutnya perlu usaha bersama antara daerah tetangga dengan pemerintah pusat dalam hal pengendalian banjir maupun rehabilitasi setu. ”Ini terkait dengan aset-aset yang dimiliki pemerintah pusat, jadi harus sinergi,” katanya. Dijelaskan, saat ini Kota Depok memiliki setidaknya 30 setu seluas 125 hektare dan penting dalam pengendalian banjir. Hanya saja, untuk upaya rehabilitasi, pihaknya harus bekerjasama dengan pemerintah pusat. ”Maka itu, kita harapkan nantinya ada respons positif dari pemerintah, sehingga penanganan bisa lebih komprehensif.”

Beberapa waktu lalu, imbuh wali kota, pihaknya sudah mengajukan anggaran penanganan sebesar Rp 300 miliar ke pemerintah mengingat banyaknya setu yang harus direhabilitasi. Pemkot juga mengusulkan untuk membangun semacam bendungan kecil di sodetan Sungai Ciliwung, yang berfungsi untuk reservoir (cadangan) air di musim kemarau.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Perencana Daerah (Bapeda) Depok, Hamid Wijaya menjelaskan, usulan menyangkut penanganan banjir dan setu ada pada kewenangan Balai Besar Ciliwung-Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya pemkot sudah pernah mengusulkan anggaran rehabilitasi setu ke pemerintah. Tahun ini, sudah ada lima setu yang masuk program penanganan dari pemerintah. Antara lain Setu Pendongkelan, Patinggi, Gadog, Rawa Besar, dan Pladen. yus

Depok Minta DPRD DKI Biayai Rehabilitasi Situ

Sumber:  http://koranindonesia.com/ 9 December 2007

BATAM–MEDIA:Walikota Depok Numahmudi Ismail meminta DPRD DKI Jakarta serius menangani banjir dengan mengalokasikan dana rehabilitasi beberapa situ yang ada di Depok.

Ia mengatakan hal tersebut seusai Silaturahim Nasional Kepala Daerah Dukungan PKS di Batam, Minggu (9/12).

Kalau komitmen politik DPRD DKI menangani banjir, seharusnya ada anggaran APBD yang disalurkan untuk merehabilitasi situ di Depok, katanya.

Banjir yang terjadi di Jakarta, merupakan air kiriman dari Bogor melalui Depok. Akibat beberapa situ yang ada di Depok tidak berfungsi baik, air melimpah ke Jakarta.

Nurmahmudi mengatakan rehabilitasi situ tidak mungkin dilakukan dengan APBD Kota Depok, karena jumlah dana yang terbatas. Kebutuhan kami masih banyak sekali, katanya.

Menurut Nurmahmudi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok sepakat meminta anggaran APBN untuk menormalisasi situ. Namun, kata dia, penanganan banjir dengan menormalisasi situ di Depok akan lebih cepat jika ditangani DKI Jakarta.

Rehabilitasi situ-situ berfungsi untuk pengendalian banjir, baik itu di

Depok maupun di DKI Jakarta. Kita berbatasan langsung dengan Jakarta. Jika situ kita berfungsi dengan baik, akan mengurangi banjir di ibu kota, katanya.

Kondisi situ-situ di Kota Depok, kata dia, memang sangat memprihatinkan karena banyak situ yang tidak berfungsi dengan baik untuk menampung air.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, di Depok mengatakan masalah banjir merupakan masalah bersama, baik itu Pemkot Depok maupun DKI Jakarta yang melibatkan aset dan kewenangan pemerintah pusat. Masalah banjir merupakan masalah bersama, jadi perlu mekanisme yang

efektif dari pemerintah, katanya.

Dikatakannya, jika situ-situ di Kota Depok berfugsi dengan baik, jumlah volume air dapat dikendalikan, sehingga tekanan air dapat dikendalikan dengan baik.

Fauzi Bowo mengilustrasikan dampak terhadap situ yang tidak dapat berfungsi dengan baik seperti di Situ Cipondoh di Tangerang yang limpahannya airnya bisa menggenangi Jalan Daan Mogot, di Jakarta Barat.

Ini bisa juga terjadi jika situ-situ di Depok tidak berfungsi dengan baik, katanya.

Ia juga mengatakan ada beberapa sungai yang mempunyai keterkaitan antara Kota Depok dan Jakarta. Sungai-sungai tersebut harus dapat mengalir dengan baik dan lancar, sehingga bisa mengurangi banjir di Jakarta.

Kita sama-sama berkomitmen akan memperbaiki kali Pesanggarahan dan kali di Pasir Putih harus direhabilitasi, katanya.

Mengenai dana perbaikan situ dan sungai-sungai, Fauzi Bowo mengatakan akan membentuk kelompok kerja (pokja) yang berfungsi untuk memberikan masukan terhadap kedua pemerintahan, dan akan secepatnya melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tentunya dana tersebut tidak pada tahun ini, karena sudah terlambat, katanya. (Ant/OL-03)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: