Berita 2008

Januari 2008

Antisipasi Banjir Depok dan Jakarta, Pemkot Depok Akan Normalisasi Situ

Sumber: http://www.elshinta.com/ 8 Januari 2008

Ratu Munawaroh – Depok, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat berencana akan melakukan normalisasi terhadap sembilan situ yang kondisnya memprihatinkan guna mengantisipasi banjir di Depok dan DKI Jakarta.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok, Welman Naipospos kepada ELSHINTA, Selasa (8/1) mengatakan, sembilan situ yang akan dinormalisasi terdiri dari lima situ dengan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar dari APBD Kota Depok, dan empat situ dengan biaya sebesar Rp 20 miliar yang berasal dari pemerintah pusat.

Situ yang dibiayai APBD Depok adalah Situ Sejati Sajar, Situ Tipar, dan Situ Rawa Kalong yang berada di Kecamatan Cimanggis, Situ Cilodong di Sukmajaya serta Situ Pengasinan di wilayah Sawangan. Sedangkan situ yang dibiaya APBN adalah Situ Gadok, Situ Rawa Besar, Situ Citayam dan Situ Patinggi.

Dari sembilan situ yang dinormalisasi, Situ Gadok dan Situ Pengasinan yang sudah dinormalisasi 2007 lalu kembali akan dinormalisasi karena telah mengalami sedimentasi atau pengendapan. Menurut Rencana normalisasi situ akan dilakukan pada akhir Januari 2008. (der)

Optimalkan 200 Situ di Depok

Suara Pembaruan, 20 Januari 2008

Sumber: http://www.suarapembaruan.com/

Pada awal tahun 1980-an, ada pemikiran membangun Waduk Depok untuk mengatasi masalah banjir yang selalu menggenangi Jakarta. Pemda DKI Jakarta dan Pemda Jawa Barat, dalam hal ini Pemda Kabupaten Bogor, sudah sepakat membangun waduk di Depok.

Waduk tersebut direncanakan di bangun di sekitar Jembatan Panus, tempat di mana ukuran tinggi air Sungai Ciliwung saat ini. Karena sudah merupakan kesepakatan, maka masyarakat bersiap-siap mendukung rencana tersebut. Tetapi muncul banyak calo tanah, yang membeli tanah rakyat kemudian menjualnya dengan harga mahal. Permainan calo dan berbagai kendala pada akhirnya membatalkan kesepakatan tersebut.

Waduk Depok pun tinggal kenangan. Setelah Depok berstatus kota, wilayah yang tadinya direncanakan untuk waduk kini sebagian telah berubah menjadi hunian elite. “Memang pernah ada rencana tersebut,” kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Departemen Pekerjaan Umum, Pitoyo Subandrio kepada SP yang menghubunginya di Jakarta, Minggu (20/1).

Tapi keinginan itu, jelasnya, hanya sebatas rencana saja. Di kawasan yang direncanakan sebagai lokasi waduk, lanjutnya, kini telah berdiri kawasan permukiman elite di Depok. “Di situ telah terdapat perumahan Pesona Khayangan,” paparnya.

Pantauan di kawasan tersebut, perumahan tersebut telah menjadi kawasan elite dan mahal karena letaknya di tengah Kota Depok. Di sisi timur permukiman itu melintas Sungai Ciliwung. Sejumlah warga di sana menyatakan tidak pernah tahu bahwa di situ pernah direncanakan menjadi lokasi waduk.

Pitoyo memaparkan bahwa sebetulnya di sana sudah terdapat Waduk Limo. Namun nasib waduk tersebut, lanjutnya, terkalahkan oleh kebutuhan lahan untuk perumahan. “Di situ juga telah berdiri kompleks perumahan,” ujarnya.

Perlu Konsistensi

Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah konsistensi dalam merealisasikan rencana induk pembangunan kota, termasuk di dalamnya upaya mempertahankan kawasan resapan air. Di Depok, tuturnya, sangat kaya dengan situ-situ. Disebutkan, di kota yang berusia muda itu terdapat 200 situ. “Kami sudah mendorong pemerintah kota merevitalisasi semua situ. Dari 200 situ yang ada 152 di antaranya sudah rampung direvitalisasi,” jelasnya.

Revitalisasi situ-situ tersebut lebih mudah diwujudkan ketimbang memaksakan membangun waduk dengan biaya sangat tinggi. Dan dengan kondisi kota yang sudah seperti sekarang ini, ucapnya, tidaklah mungkin memaksakan pembangunan waduk di sana.

Ketika disinggung pembangunan Waduk Ciawi, menurut Pitoyo, dari hasil perhitungan di atas kertas dan studi di lapangan Departemen Pekerjaan Umum tidak merekomendasikan untuk dilanjutkan. Hal yang tidak layak adalah dari sisi biayanya yang bisa mencapai Rp 2 triliun lebih. “Kan anggaran sebesar itu lebih baik digunakan untuk membangun yang memang sangat dibutuhkan rakyat,” tandasnya.

Yang terpenting untuk dilakukan ke depan, menurut dia, semua kalangan memiliki keinginan yang sama menjaga kelestarian lingkungan. [W-5]

Usut jual beli lahan setu, Legislatif minta ketegasan Pemkot

Monitor Depok, 21 Februari 2008

BALAIKOTA, MONDE: Kalangan legislatif mendesak Pemkot Depok bertindak tegas terhadap dugaan praktek jual beli lahan Setu Tipar, Cimanggis dan Setu Pasir Putih, Sawangan kepada pengembang.

Indikasi praktek jual beli lahan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Depok Wahyudi didasari atas laporan secara lisan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi C. “Ini merupakan kelalaian Dinas PU yang tidak cepat mengatasi hal itu dalam mempertahankan keberadaan setu. Seharusnya mereka cepat tanggap,” tegas Wahyudi, kemarin.

Kalau memang terjadi, kata dia, maka dikhawatirkan fungsi setu sebagai resapan air akan hilang dan ke depannya berdampak pada bencana banjir baik Jakarta maupun Depok sendiri.

“Ini nggak bisa dibiarkan. Setu itu harus dikembalikan fungsinya, karena ini akan berakibat buruk apabila nantinya dibangun perumahan. Kelestarian alam juga ekosistem di sekitar setu akan hilang, lalu fungsi resapan air semakin menipis,” ucapnya.

Untuk itu, Wahyudi mengungkapakan Komisi C akan mengagendakan pertemuan dengan Dinas PU membahas masalah tersebut. Menurutnya hal ini tidak bisa dibiarkan lebih jauh karena nantinya masyarakat sendiri yang akan dirugikan dari dampak hilangnya fungsi setu.

Sementara itu Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dina PU, Welman Naipospos saat dihubungi mengatakan persoalan jual beli lahan setu kepada pengembang atau pihak manapun, termasuk persoalan status tanah setu, kewenangannya tidak berada di Dinas PU.

“Dinas PU dalam hal ini bidang sumber daya air hanya sebagai pelaksana teknis. Kita sama sekali tidak berwenang dalam menangani masalah status tanah,” kata Welman.

Dia mengungkapkan, kewenangan terhadap lahan setu ada di pemerintah pusat. “Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Departemen Pekerjaan Umum. Tugas dan tanggung jawab Dinas PU hanyalah menjaga kelestarian dan memelihara lingkungan sekitar setu agar tidak tercemar,” katanya.

Welman menuturkan, ketika terjadi pengalihan lahan, misalnya berupa Hak Guna Usaha (HGU) lahan di setu, Dinas PU hanya memberikan rekomendasi, bukan mengeluarkan kebijakan. “Tapi selama ini kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi seperti itu kepada BPN, misalnya untuk menjual lahan setu,” jelasnya.

Dia juga mengimbau bila ada lahan setu yang berlaih fungsi agar dikembalikan ke fungsi awalnya, yaitu sebagai daerah penampung dan resapan air.

Tolak izin pembangunan di lahan setu. Pemkot: Setu milik pusat

Monitor Depok, 22 Februari 2008

KOTA KEMBANG, MONDE: Menyikapi adanya proses jual beli terhadap lahan setu, Ketua FPAN DPRD Depok Hasbullah Rahmad dengan tegas meminta Pemkot mengusut tuntas masalah tersebut.

Dia menjelaskan secara de facto kewenangan terhadap pengelolaan setu ada di pihak Pemkot Depok sehingga hal itu juga menjadi tanggung jawab Pemkot terhadap aset negara. “Lahan yang diperjualbelikan itu kan sifatnya masih sengketa, belum tahu keberadaan pemiliknya. Hal itu yang mesti disikapi terutama terhadap status lahan tersebut, kalau memang diperjualbelikan ini berarti menyalahi aturan,” tegasnya.

Untuk itu dia secara tegas menolak pemberian izin kepada pengembang atas lahan setu yang dinilainya masih bermasalah. “Ini merupakan aset yang mesti dijaga dan diawasi oleh Pemkot, bukan berarti cuci tangan terhadap masalah ini.”

Hasbullah juga mengimbau Badan Pertanahan Nasional (BPN) segera meninjau ke lapangan dan mengusut keterkaitan pengeluaran sertifikat terhadap lahan itu.

“BPN juga harus jeli melihat permasalahan ini, jangan sampai nantinya persoalan berkembang secara meluas yang dampaknya merugikan masyarakat langsung,” ucapnya.

Lebih lanjut Hasbullah menjelaskan terhadap aset negara ada aturan yang mengikatnya dan tidak dengan sembarangan serta semena-mena mengalihkan fungsi dasar dari aset tersebut.

“Ini tidak hanya terjadi di satu setu saja, tetapi hampir di semua setu yang ada di Depok semakin menyempit, karena fungsinya hilang dan tidak ada ketegasan dari pihak terkait, sehingga dikhawatirkan fungsi resapan air di Depok semakin punah,” ucapnya.

Berkoodinasi

Hasbullah memberikan rekomendasi kepada Komisi A untuk mengkaji terhadap persoalan aset tersebut. “Kepada pihak yang paham betul terhadap sejarah lahan setu itu diharapkan dapat berkoordinasi dengan bagian perlengkapan Pemkot Depok”.

Sementara itu Kepala Bagian Perlengkapan Pemkot Depok, Ratna Handayani mengatakan, lahan setu bukan kepunyaan Pemkot Depok dan tidak ada dalam daftar aset yang dimiliki Pemkot.

“Itu semuanya (lahan setu-Red) merupakan kepunyaan pemerintah pusat. Tidak hanya di Depok, tapi di seluruh Indonesia lahan setu itu merupakan milik pemerintah pusat,” kata Yani, panggilan akrabnya.

Menurutnya, jika selama ini terjadi proses jual beli terhadap lahan setu, sama sekali tidak melibatkan Pemkot. “Setiap dinas dan instansi kan memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Jadi Pemkot tidak mungkin memperjualbelikan aset yang bukan miliknya,” kata Yani.

Dalam permasalahan lahan setu, kata Yani, kewenangan Pemkot hanya dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. “Kalau tugas pemeliharaan dan pelestarian itu ada di Dinas Pekerjaan Umum. Silahkan tanyakan ke sana. Saya nggak berwenang menjawab hal itu,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Bidang SDA Dinas PU Kota Depok, Welman Naipospos menjelaskan, instansinya hanya merupakan pelaksana teknis dalam hal pengelolaan setu. “Dinas PU sama sekali tidak berwenang menangani masalah status tanah,” ujarnya.

Dinas PU pun menurut Welman, selama ini tidak pernah memberikan rekomendasi untuk menjual lahan setu. “Kalau mau lebih jelas tentang status tanahnya, tanyakan saja ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Mereka yang lebih paham,” ujar Welman.

Oktober 2008

PODSI akan maksimalkan setu

Monitor Depok, 31 Oktober 2008

DEPOK, MONDE: Pengcab Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kota Depok akan memaksimalkan setu yang ada di Depok sebagai sarana pembinaan atlet pemula dayung.

Hal itu menurut Ketua Pengcab PODSI Depok, Sariyo Sabani, mengacu pada keberhasilan pedayung asal Depok Kanti Santiawati yang telah meraih prestasi dalam berbagai event baik nasional maupun internasional.

“Pembinaan sejak usia dini yang menurut saya mesti ditingkatkan bagi para atlet dayung pemula di Depok, untuk itu kita akan manfaatkan setu yang ada di Depok sebagia sarana latihan para atlet pemula,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk para pemula dibutuhkan setu yang memiliki panjang minimal 500 meter sedangkan untuk atlet prestasi minimal dibutuhkan sarana sepanjang 1500 meter.

Dengan melihat acuan tersebut maka beberapa setu yanag ada di Depok dapat difungsikan sebagai sarana latihan olahraga mendayung, seperti contohnya setu Cilodong dan setu Sawangan yang memiliki panjang sekitar 1000m.

“Untuk para pemula dibutuhkan setu yang panjangnya 500meter, saya kira beberapa setu di Depok panjangnya lebih dari 500meter, jadi bisa kita manfaatkan untuk latihan,” ucapnya.

Ia berharap dengan keberhasilan Kanti, dapat menstimulus para atlet pemula untuk menggeluti cabang olahraga Dayung sebagai pilihannya ditambah dengan akan dimaksimalkannya sarana latihan di setu maka kedepan olahraga tersebut akan menjadi olahraga tumpuan Kota Depok.

“Kanti memlalui dayungnya telah menghantarkan dan mengharumkan nama Depok di tingkat internasional, saya harap ini dapat diikuti oleh atlet pemula untuk menggeluti secara serius olahraga dayung,” harapnya.(why)

Desember 2008

Setu Pendongkelan jadi wisata air

Monitor Depok, 26 Desember 2008

TUGU, MONDE : Situ Pendongkelan yang berlokasi di Kelurahan Tugu, Cimanggis mulai kemarin difungsikan menjadi tempat pariwisata taman rekreasi air yang dilengkapi dengan sepeda air.

Peresmian wisata air dilakukan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Depok Gagah Sunu Sumantri, dihadiri Lurah Tugu Supian Suri dan Sekretaris Kecamatan Cimanggis Marjaya dan ratusan warga. Gagah mengatakan Industri pariwisata merupakan suatu industri yang sifatnya komplek dan perlu didukung oleh sektor lain, kalau kita berbicara dengan industri yang lain sekarang kondisinya sangat terpuruk sedangkan sektor pariwisata kalau dipelihara dengan baik maka kondisinya lebih bagus.

Warga sangat membutuhkan hiburan, karena itu pariwisata merupakan suatu kebutuhan sekunder dari manusia, dengan adanya taman wisata air Situ Pendongkelan masalah kelestarian lingkungan hidup akan terjaga.

Gagah meminta kepada warga ikut menjaga kelestarian dan kebersihan situ. Sebab melalui kepariwisataan akan memberikan sumbangan yang besar apabila dikelola dengan baik dan professional. Dengan adanya obyek wisata ini, lanjut dia harus dapat mensejahterahkan masyarakat sekitar wilayah situ, rencananya wisata ini akan dikembangkan dengan menambah berbagai macam fasilitas.

Dia mengimbau kepada warga untuk selalu menjaga keberadaan taman wisata air ini dan kerahmahan warga sekitar situ terhadap pengunjung wisata, karena hal yang terpenting dari pariwisata adalah masalah pelayanan dari warga itu sendiri.

“Mari kita jaga dan lestarikan wisata alam yang ada dikota Depok,” ajaknya.

Sementara itu Ketua Pokja Situ Pendongkelan, Sain N Iskandar merasa bangga dengan difungsikan situ Pedongkelan yang luasnya sekitar 4,5 hektare dijadikan wisata air yang dilengkapi dengan sepeda air.(m-10)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: