Yusuf Assidiq

Ketika Kampung Rawa Jadi Tempat Berteduh

Warga berharap kawasan tempat tinggal mereka kembali tertib dan asri.

Oleh:   Yusuf Assidiq, Republika 08 September 2007

Sumber: http://www.infoanda.com/

Rumah semi permanen dan bangunan berdinding kayu nampak memenuhi area sempadan Situ Rawa Besar, Depok Jaya. Situ yang dulunya asri, kini berubah 180 derajat lantaran sebagian wilayahnya sudah berubah menjadi tempat hunian liar dan kumuh.

Pemandangan miris tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Pendatang dari wilayah lain, yang kebanyakan berprofesi serabutan, terus berdatangan untuk mencari penghidupan lebih baik. Setelah di Jakarta kabar tentang penggusuran kian digencarkan, maka sebagian mereka pun mengalihkan tujuan ke kawasan-kawasan yang berada di seputar Ibu Kota.

Depok yang menjadi bagian dari sejumlah kota setelit Jakarta boleh jadi menarik perhatian bagi pendatang. Hanya saja masalahnya, Kota Depok tidaklah terlampau luas. Dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup pesat, sudah barang tentu lahan permukiman menjadi persoalan pelik. Akibatnya banyak kawasan yang tadinya diperuntukkan bagi kawasan hijau, berubah fungsi menjadi permukiman.

Dengan harga lahan yang kian membumbung, kesempatan memperoleh lokasi hunian semakin kecil bagi kebanyakan pendatang luar daerah yang merupakan kalangan bawah. Sehingga segala cara pun dilakukan, termasuk memanfaatkan lahan tak terpakai, menguruk situ atau memakai lahan fasos fasum.

Itu pula yang terjadi di kawasan Situ Rawa Besar. Karena tekanan lingkungan, lama kelamaan luasan situ terus berkurang. Wilayahnya terutama yang berada di belakang SMU 1 Depok, pinggir Jalan Sarikaya hingga Jalan Sawo, kini sudah menjadi permukiman liar yang dikenal sebagai Kampung Rawa.

Masalah pun bergulir. Setelah kawasan itu semakin padat, para pendatang baru mulai merambah ke dalam komplek perumahan warga Perumnas. Kini, berangsur muncul gubuk-gubuk di area yang dulunya merupakan sebuah rawa di sekitar Jalan Mujair dan Jalan Durian. Penghuninya kebanyakan adalah pemulung, pedagang keliling dan tukang becak.

Kontan perkembangan ini membuat warga perumnas khawatir, dan was-was. ”Lahan tak terpakai yang tadinya digarap warga sekitar untuk berkebun, sekarang berubah dibangun gubug,” kata pak Ahmad, warga Perumnas Depok.

Diakui, sejak lama warga sudah memperhatikan kondisi tidak menyenangkan tersebut, tapi tidak bisa bertindak. Terlebih ada dugaan pengurus RT setempat bahkan sudah menyewakan lahan tadi kepada pendatang. ”Besarnya Rp 1,2 juta untuk dua tahun,” ujarnya kemudian. Inilah yang pada akhirnya membuat kawasan itu berubah kumuh. Gubug kayu beratapkan seng dan asbes mulai memenuhi area lahan tak terpakai. Sebagian rawa pun telah ada yang diurug atau diratakan, siap dibangun gubug baru.

Keresahan akan keberadaan pemukim liar juga dirasakan Rudi, warga sekitar. Sebab, sejak ada permukiman liar itu, warga kerap mengalami kehilangan barang. ”Kita sih melihatnya tidak jauh-jauh, paling warga sini juga,” ungkap Rudi yang juga pengurus Barisan Relawan Nusantara (BRN) Kota Depok.

Awalnya, cerita Rudi, sekitar tahun 1998, situ itu oleh sebagian warga kerap menjadi lokasi pembuangan sampah. Lambat laun gundukan sampah makin meluas dan meninggi, untuk selanjutnya ditimbun tanah. Di situlah selanjutnya, warga Perumnas membuat perkebunan atau empang.

Tapi kegiatan itu tak berlangsung lama. Lahan pun dibiarkan tidak terpakai. Nah, oleh beberapa warga penggarap, akhirnya di atas lahan itu dibangun bangunan gubug dan semi permanen. Sebagian besar akhirnya disewakan kepada pendatang yang kebanyakan berasal dari wilayah di Jawa Barat semisal Cianjur.

Saat ini warga komplek sangat mengharapkan ada tindakan tegas dari Pemkot Depok untuk menertibkan kawasan tersebut. ”Kalau aturannya kita harus lapor dulu ke kelurahan atau kecamatan, ya nanti akan kita lakukan, yang penting kita ingin kawasan kita menjadi tertib lagi.”

Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Babay Suhaimi, mengaku prihatin terhadap perkembangan seperti ini. Makin menjamurnya permukiman liar harus mendapat perhatian serius dari Pemkot Depok. Dia pun meminta untuk segera ditertibkan, sebab dikhawatirkan Depok bakal makin tidak teratur, semrawut dan terkesan kumuh.

Khusus kepada Dinas Tata Kota dan Bangunan, anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mendesak agar mulai menyusun pengaturan dan penataan kawasan. ”Agar jangan sampai ada lagi kawasan permukiman liar.” Menurutnya, sudah waktunya ditempuh penegakan peraturan. Pada lahan tidak terpakai, fasos fasum dan pinggiran rel dan lainnya, tidak diperkenankan untuk dibangun permukiman karena bisa mengganggu ketertiban dan estetika kota. ”Sayangnya, belum nampak adanya ketegasan itu, bahkan terkesan membiarkan sehingga justru semakin menambah ruwet permasalahan,” sesalnya.

Padahal upaya penertiban seharusnya dilakukan sedari awal. Namun lantaran hal tersebut tidak pernah dilaksanakan, dia khawatir langkah penertiban nantinya sangatlah sulit bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa muncul perlawanan. Untuk itulah, ke depan, dia menyarankan supaya Pemkot lebih melibatkan peran Ketua RT/RW terutama untuk mengawasi perkembangan di wilayah masing-masing. Kepada mereka juga perlu disampaikan agar jangan mudah memberikan izin bagi pemukim-pemukim tersebut. ”Saya kira yang tak kalah penting perlunya dilakukan pembinaan khusus bagi pemukim yang merupakan warga Depok dan memiliki KTP serta KK, sedangkan bagi pendatang dari luar daerah, sebaiknya dipulangkan saja ke daerah asal.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: