Masayu S. Hanim, dkk.

IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN AIR

Oleh: Masayu S. Hanim, Pong Suwignyo, Eko Barato Waluyo

Dalam: Rosichon Ubaidillah dan Ibnu Maryanto ( Editor). Managemen Bioregional Jabodetabek: Profil dan Strategi Pengelolaan Situ, Rawa dan Danau. PUSLIT BIOLOGI LEMBAGA ILMU PENELITIAN INDONESIA Bogor, September 2003

Sumber: http://docs.google.com/katalog.pdii.lipi.go.id/

Pendahuluan

Permasalahan air telah dimulai sejak tahun 1848 ketika terjadi  kekeringan di pulau Jawa, yang menimbulkan bencana kelaparan yang  merenggut nyawa kurang lebih 300.000 orang. Pada saat itu Gubernur  Jendral J. J. Rochussen meminta kepada Kerajaan Belanda untuk  membuat sistem pengairan untuk rakyat Jawa guna menjamin ketahanan  pangan. Usulan ini direspon oleh Kerajaan Belanda dengan membentuk  Burgdijke Openbare Werken pada tahun 1855, yang kemudian beralih nama  menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Departemen BOW tersebut  merencanakan dan melaksanakan proyek irigasi secara besar-besaran  untuk mengantisipasi pada waktu musim kemarau dan musim hujan,  dengan pengelolaan air terpadu1. Kemudian pemerintah Belanda  mengeluarkan Algemeen Waterreglement tahun 1936, dan selanjutnya  banyak regulasi yang bersangkutan dengan masalah pengairan secara  tidak langsung seperti UU No. 9 tahun 1960 tentang Agraria, UU No. 11  tahun 1962 tentang Kesehatan, UU No. 6 tahun 1967 tentang Peternakan,  UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan, UU No. 5 tahun 1067  tentang Kehutanan, UU No. 5 1974 tentang Pemerintahan Daerah, UU dan seterusnya.

Khusus regulasi tentang pengairan, setelah dirasakan Algemeen  Waterreglement tahun 1936 tidak berlaku secara nasional untuk wilayah  Nusantara, dan mengingat masalah air telah menjadi masalah nasional,  maka pemerintah mengeluarkan UU No. 11 tahun 1974 untuk mengatasi  berbagai permasalahan air di negeri ini. Undang-undang ini berisi  tentang negara sebagai pemegang hak penguasaan dan wewenang  terhadap pengelolaan air, perencanaan, pembinaan, pengusahaan dan perlindung terhadap sumberdaya air.

Dengan dikeluarkannya UU No. 11 1974 ini seharusnya  pengelolaan air bagi pembangunan semesta di seluruh wilayah tanah  air berjalan dengan seksama dan teratur. Sejak di undangkan hingga  sekarang tampaknya persoalan air, baik air di atas permukaan tanah  seperti sungai, situ/ waduk, dan hal-hal berkaitan dengan air yakni  hutan, rawa, danau, dan situ sebagai daerah resapan, irigasi dan  sebagainy a semakin memburuk dan tidak tertata dengan baik sehingga  banyak para pakar dan stakeholder yang terkait masalah air  mengkhawatirkan akan/sudah terjadi krisis air di negeri ini khususnya di Jabopunjur.

Pengelolaan perairan tergenang

Pembangunan pada hakekatnya adalah sebuah upaya dari  semua pihak untuk menggunakan sumber daya alam, binaan dan sosial  dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan keamanan. Oleh  karena itu, konsep dasar pembangunan nasional kita harus mengacu  pada konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang bertumpu pada  pemanfaatan optimal sumber-sumber daya pembangunan dan pelestariannya dalam jangka panjang.

Memasuki abad 21 diciri oleh globalisasi industri dan  perdagangan. Upaya pemanfaatan dan pendayagunaan wilayah secara  optimal semakin meningkat, disamping tumbuhnya kesadaran terhadap  kritisnya penurunan daya dukung dan kualitas lingkungan, khususnya sumber daya air.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Penataan Ruang nasional, yang terdiri atas perencanaan pemanfaatan ruang,  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, maka  kebijaksanaan pokok penetapan ruang untuk ” perairan tergenang ” (situ,  rawa, dan danau) sebaiknya juga harus mengacu pada kepentingan  kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan UU No.11 1974. Dalam  kaitannya dengan “perairan tergenang” sebagai bagian dari keseluruhan  bentuk bentang alam (lansekap), maka dapat diartikan sebagai bagian  dari ekosistem yang saling berinteraksi. Oleh sebab itu untuk menjaga  kelestarian “perairan tergenang”, pengelolaannya harus terpadu, mulai  dari hulu hingga ke hilir, secara lintas sektoral dan memerlukan  kerjasama yang erat dengan manajemen administrasi yang sudah ada.  Suatu bentuk pendekatan yang bersifat “loss-loss solution” harus  dilakukan melalui “one river system, one operational plan, and one management authority”.

Dipandang dari sudut ekologi, ekonomi, dan sosial-budaya,  keberadaan perairan tergenang adalah penting dan sangat bermanfaat.  Keberadaannya dapat mendukung ketersediaan air tanah, sumber  penghasilan, dan kehidupan umat manusia beserta berbagai jenis satwa  lain. Fakta menunjukkan bahwa fungsi utama situ sebagai penampung,  penyimpan, atau penyedia air telah pula dimanfaatkan untuk berbagai  keperluan lain. Sayang tata-cara pemanfaatannya kurang teratur bahkan  melupakan berbagai faktor pelestarian. Akibatnya banyak situ, rawa,  dan danau yang rusak, tercemar dan mendangkal, bahkan telah berubah  fungsi sebagai lahan pemukiman dan industri. Karena menyangkut  berbagai kepentingan, untuk menjaga kelestarian perairan tergenang,  pengelolaannya harus terpadu. Kiranya acuan “one river system”, one  operation plan, and one management authority” yang diusulkan diatas perlu diwujudkan. Menghadapi kompleksitas dan situasi yang seringkah tidak  jelas dan berubah-ubah program keterpaduan seperti yang diusulkan  di atas sebaiknya didasarkan pada tiga cara pendekatan, yaitu (1)  memiliki strategi dan rancang tindak yang jelas, (2) melakukan  pendekatan manajemen pada tingkat regional dan ekosistem, dan (3)  menggunakan teknik manajemen yang cukup adaptif terhadap situasi yang mungkin timbul.

Dalam merealisasikan pengelolaan perairan tergenang ada  beberapa azas yang perlu diperhatikan. Dengan memasukkan azas-azas  tersebut dalam kerangka pengelolaan yang terpadu akan dapat menjadi  pedoman yang kuat bagi masyarakat para pakar, pengambil keputusan, dan para pengguna dalam pengelolaan situ dan pelestarian pemanfaatannya.

  1. Ada hubungan yang selaras dan serasi antara manusia dengan alam.  Situ adalah suatu tatanan lingkungan air yang dinamis. Sebagai  sumber air yang utama keberadaannya adalah penting bagi manusia.  Tata-cara pemanfaatan yang berlebihan dapat mengganggu/ merusak tatanan lingkungan air tersebut. Adalah penting untuk  meyakinkan manusia akan adanya keterbatasan kapasitas pemanfaatan.
  2. Harus berawal dari lingkungan situ dahulu, Meskipun ada  kemungkinan perusakan dapat berawal dari daerah hulu situ namun  penyebab kerusakan situ yang utama adalah di lingkungan situ itu  sendiri. Aktivitas manusia di sekitar situ adalah sumber utama  penyebab kerusakan tersebut. Perlu ada keterpaduan yang efektif  antara proses hidrologi-ekologi dengan keadaan sosial-ekonomi  masyarakat setempat. Dalam hal ini perlu pula diperhatikan akan  kebutuhan air di daerah hilir. Karena ada kemungkinan kebutuhan  akan air di hilir dapat membatasi bahkan mengubah pemanfaatan air di situ.
  3. Usaha pencegahan kerusakan yang berjangka panjang. Berkaitan  dengan penambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan air makin  meningkat. Melindungi tatanan lingkungan situ terhadap dampak  ulah manusia saja tidak cukup. Peningkatan kebutuhan akan air dan  pelestarian fungsi situ perlu diupayakan. Upaya pencegahan adalah  lebih murah dari pada upaya perbaikan. Oleh karenanya pendekatan  proaktif untuk mengetahui dan menunjukkan akan adanya  permasalahan sebelumnya terjadi perlu diupayakan. Termasuk  dalam hal ini adalah pemantauan keadaan secara terus menerus dan tindakan penilaian dan perbaikan.
  4. Penentuan kebijakan harus berdasar pada keterangan dan data  ilmiah yang benar dan terkini. Pemahaman mengenai lingkungan  sebuah situ memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin. Selain  ilmu-ilmu fisika, kimia, biologi dan sosial; termasuk pula  pertimbangan faktor-faktor sosial-ekonomi, kelembagaan, politik,  teknik, sejarah, dan budaya. Perlu diketahui bahwa setiap situ  memiliki rona lingkungan, ciri tatanan lingkungan, sosial-ekonomi, dan kebudayaan sendiri-sendiri.
  5. Resolusi perselisihan antar pengguna harus memperhatikan  kebutuhan generasi dan alam yang terkini dan yang akan datang.  Situ memiliki berbagai nilai ekologi, ekonomi, dan budaya. Situ juga  menyediakan berbagai kepentingan akan rekreasi, estetika, dan  spiritual. Wilayah situ dapat menimbulkan berbagai permasalahan  hukum pada tingkat lokal, regional, dan nasional, baik di hulu  maupun di hilir. Karena adanya berbagai kepentingan tersebut maka  diperlukan pengenalan, pemecahan, dan perukunan antar pengguna  yang bersaing termasuk pencegahan perselisihan masalah air terutama pada situ yang berbatasan wilayah.
  6. Penduduk dan pengguna dianjurkan berperan penuh dalam  pengenalan dan pemecahan permasalahan situ yang gawat.  “Masyarakat situ” wajib dilibatkan dalam pengelolaan situ. Mereka  wajib berperan penuh dalam kegiatan ini. Mereka perlu dilibatkan  dalam pertukaran informasi, kebijakan pengembangan, dan  penentuan keputusan. Penting pula dilibatkan dalam kegiatan ini  selain pemerintah lokal adalah fihak-fihak organisasi non pemerintah  (LSM), kelompok pendukung, organisasi perusahaan dan industri,  dan institusi pendidikan dan penelitian. Adanya rencana kerjasama dan kolaborasi antar pengguna adalah mutlak dalam upaya ini.
  7. Pelaksanaan yang baik berdasarkan kejujuran, keterbukaan, dan  pemberian wewenang kepada para pengguna adalah penting. Semua  kegiatan pengelolaan situ harus diutarakan secara jujur dan terbuka  agar dapat mengajak para pengguna aktif berperan serta dalam proses kebijakan pengembangan, pengambilan kepurusan, dan  pelaksanaan. Adalah sulit untuk meminta mereka berperan serta  bilamana proses kegiatan pengelolaan ini sifatnya tertutup atau  terselubung. Penduduk dan para pengguna harus diberi  kewenangan untuk dapat melakukan peran penting di bidang masing-masing.

Implementasi Regulasi dan Isu Krisis air

Pengendalian dan pengelolaan sumberdaya air telah ditetapkan  dalam berbagai regulasi seperti Undang-undang, Keppres, Kepmen,  Perda dan seterusnya, namun regulasi-regulasi tersebut belum dapat  menanggulangi isu krisis air dewasa ini. Permasalahan terpenting dari air adalah:

  1. Terlalu banyak menimbulkan bahaya banjir
  2. Terlalu sedikit menimbulkan kekeringan
  3. Penurunan kualitas air yang disebabkan pencemaran lingkungan

Mengapa air menjadi terlalu banyak berakibat bencana banjir,  atau terjadi kekeringan yang melanda kehidupan pertanian dan  sumberdaya alam lainnya, serta terjadi pencemaran air? Hal ini terkait  dengan ketídaktaatan berbagai pihak terhadap regulasi yang sudah  ditetapkan dan diberlakukan. Sebut saja sejumlah perundang-undangan di bidang Pengairan di tingkat Nasional yakni:

  1. UU No. 11 Tahun 1974 : Tentang Pengairan;
  2. PP No. 6 Tahun 1981 : Tentang Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan ;
  3. PP No. 22 Tahun 1982 : Tentang Tata Pengaturan Air;
  4. PP No. 23 Tahun 1982 : Tentang Irigasi;
  5. PP No 20 Tahun 1990: Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
  6. PP No 27 Tahun 1991: Tentang Rawa;
  7. PP No. 35 Tahun 1991 : Tentang Sungai
  8. Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1984: Tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
  9. Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1999 : Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
  10. Keputusan Presiden RI No. 123 Tahun 2001 :Tentaang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air;

Disamping itu Departemen Pekerjaan Umum (dahulu) atau  sekarang menjadi Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang  terkait langsung dengan masalah pengairan telah pula mengeluarkan berbagai kebijakan/ regulasi yakni:

  1. PerMen PU No. 39/PRT/1989: Tentang Pembagian Wilayah Sungai;
  2. PerMen PU No. 42/PRT/ 1989: Tentang Tata Laksana Penyerahan
    Jaringan Irigasi, dan wewenang pengurusannya kepada
    Perkumpulan Petani Kecil;
  3. PerMen PU No. 45/PRT/1990:Tentang Pengendalian Mutu Air pada
    Sumber-sumber Air;
  4. PerMen PU No. 45/PRT/1990: Tentang Pengelolaan Atas Air dan/
    atau Sumber Air Pada Wilayah Sungai;
  5. PerMen PU No. 49/PKR/1990: Tentang Tata Cara dan Persyaratan;
  6. PerMen PU No. 63/KPR/ 1993: Tentang Garis Sepadan Sungai,  Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
  7. PerMen PU No. 64/PRT/1993: Tentang Reklamasi Rawa;
  8. PerMen PU No. 65/PRT/1993: Tentang Penyuluhan Pengairan;
  9. PerMen PU No. 67/PRT/1993 :Tentang Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi Daerah Tingkat I;
  10. Kep Men PU No. 458/KPTS/1986: Tentang Ketentuan Pengamanan  Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C;
  11. Kep Men PU No.98/KPTS/1993: Tentang Organisasi Keamanan Bendungan;
  12. Keputusan Bersama Menteri PU dan Menteri Pertambangan dan  Energi No. 04/KPTS/1991 & 0076K/101/M.PE/1991: Tentang  Penggunaan Air dan atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha  Pertambangan Termasuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi;
  13. Keputusan Dirjen Pengairan No. 1176/KPTS/A/199987: Tentang  Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam  Hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Sungai.
  14. Keputusan Bersama Dirjen Moneter, Dirjen Pemerintahan Umum  dan Otonomi Daerah, Dirjen Minyak dan Gas Bumi. dan Dirjen  Pengairan, Kep-4802/M/1991 No. 974-718107K/101/DDJM/91- 137/KPTS/A 1991: Tentang Tata Cara Pembayaran Retrebusi Air  atau Sumber Air Untuk Kegiatan Usaha Otonomi Daerah, Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;

Ditambah dengan regulasi khusus mengenai air bawah tanah yakni :

  1. Keputusan Presiden RI No. 64 Tahun 1972: Tentang Pengaturan  Pengusahaan dan Pengurusan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Air Panas;
  2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1945.K/102/ MPE/1995: Tentang zPedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah Untuk Daerah Tingkat II;
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999: Tentang Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Pasal 3 Menetapkan  bahwa setiap usaha/ atau kegiatan eksplorasi sumber termasuk air  tanah di dalamnya wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL) atau AMDAL.;
  4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000: Tentang Kewenangan  Pemerintah. Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, khusus  mengenai sumber daya air tanah (3) dan ayat (4). Pemerintah  mempunyai kewajiban pengaturan kebijaksanaan tentang pendayagunaan dan konservasi sumberdaya air tanah nasional3.

Petunjuk pelaksana dan prinsip hukum pengusahaan air bawah tanah dirinci sebagai berikut:

a. Wewenang dan tanggung jawab pengurusan administratif air bawah  tanah berada pada Menteri Pertambangan dan Energi dan  dilaksanakan serta diatur lebih lanjut oleh Dirjen Geologi dan Sumber Mineral.

b. Prioritas peruntukan air bawah tanah adalah:

  • Air Minum
  • Air Untuk Rumah Tangga
  • Air Untuk Industri
  • Air untuk peternakan dan pertanian sederhana
  • Air untuk irigasi
  • Air untuk pertambangan
  • Air untuk Usaha Perkotaan
  • Air untuk kepentingan lainnya

c. Izin pengelolaan dan pengambilan air bawah tanah untuk usaha  pertambangan dan energi diberikan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi.

d. Izin pengeboran dan pengambilan air bawah tanah untuk usaha  diluar pertambangan diberikan oleh Gubernur Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya untuk Tingkat II.

e. Setiap pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dikenakan pungutan atas :

  • Izin pengeboran air bawah tanah
  • Izin pemanfaatan air bawah tanah
  • Pengambilan air bawah tanah4

Menelaah jumlah regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah  untuk mengatur dan mengantisipasi timbulnya permasalahan air, aturan  sudah lebih dari cukup, tetapi bagaimana implementasinya dalam  potret realitas kehidupan masyarakat, lingkungan, birokrasi dan  penegakan hukum terhadap regulasi yang sudah keluarkan tersebut?  Dari berbagai telaah dan kajian melalui penelitian lapangan  terhadap realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini  tergambar bahwa krisis air tak dapat dihindarkan, karena dipicu oleh  kerusakan hutan yang semakin parah, lahan pertanian dan rawa berubah  menjadi pemukiman, situ atau waduk dan danau yang tersedimentasi sehingga menjadi dangkal, pembuangan limbah industri yang tak  terkendali dan penyedotan sumber air tanah dalam jumlah besar oleh industri-industri terutama industri besar.

Berangkat dari realitas tersebut dapat disimpulkan bahwa  regulasi yang telah disusun dengan tujuan dan rencana yang sangat ideal  hanya sebagai tugas rutin di tataran pengambil keputusan saja, karena pada implementasinya pengambil keputusan/ birokrat pula yang tidak  taat atau menyimpangkan regulasi-regulasi tersebut karena kepentingan- kepentingan lain dan ditunjang oleh kekuasaan yang dimiliki oleh  seorang pejabat publik, di mana jabatan tersebut di manfaatkan oleh  orang-orang yang mempunyai uang dan dekat dengan kekuasaan,  sehingga penguasa dan pengusaha yang dapat merubah-ubah , kebijakan yang satu dengan kebijakan yang lainnya.

Krisis ekonomi dewasa ini mendorong pemerintah sekarang ini  untuk memulihkan ekonomi nasional dengan mengadakan kebijakan  privatisasi sumberdaya-sumberdaya yang selama ini dikuasai oleh  negara berdasarkan pasal 33 UUD 45. Pemerinah mengharapkan dengan  adanya kebijakan privatisasi tersebut maka krisis ekonomi akan dapat  diperbaiki. Rencana privatisasi merambah kebidang pengelolaan air  yakni dengan isu aktual adalah telah disusun Rencana Undang-undang  (RUU) tentang Sumber Daya Air, karena dinilai UU Pengairan No. 11  Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi karena belum mengakomodasi  perubahan konstatasi politik dan ekonomi yang terjadi sekarang ini.  Banyak kalangan masyarakat yang menolak RUU tersebut karena  ditengarai akan memberikan kekuasaan yang mutlak pada pihak swasta  dalam pengelolaan air atau lebih kepada nilai ekonomis mencari  keuntungan, dari pada nilai etika dan social, yang melindungi rakyat  banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Jadi RUU SDA  2003 tersebut bukan suatu jalan untuk menanggulangi krisis air yang  disebabkan berbagai hal yang telah dipaparkan dan diketahui publik,  tetapi akan semakin menambah masalah, terutama konflik kepentingan  antara hajat hidup rakyat jelata dengan penguasa/birokrasi/ elit politik dan ekonomi diangkat pusat dan daerah.

Peningkatan Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Menurut Menteri Lingkungan Hidup (2001 – sekarang) Nabiel  Makarim5, upaya pelestarian lingkungan hidup sekarang ini hanya  didukung sebagian kecil masyarakat yang lemah kekuatan politiknya,  sedangkan pengambil keputusan yang mempunyai kekuatan politik  yang kuat cenderung mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan,  lebih pada memperkuat posisi jabatan dan ekonomi pribadi dan  kelompok. Banyak hasil kebijakan badan publik dan pejabat publik yang  bertentangan dengan regulasi misalnya di kawasan lindung berdiri villa dan bangunan lainnya, perubahan hutan lindung menjadi tempat
pariwisata dan industri dengan mengorbankan pelestarian hutan  tersebut, bangunan di sepadan sungai dibiarkan walaupun dilarang  dalam regulasi, pembuangan hasil industri yang mengakibatkan  pencemaran air. Walaupun dalam undang-undang/ peraturan telah  ditetapkan ancaman hukuman yang cukup berat, tetapi para pelanggar  tersebut tidak jera/ takut karena belum terlihat ada oknum pelanggar  regulasi lingkungan dihukum sesuai dengan perbuatannya, semuanya  dapat menjadi selesai dengan “negosiasi”. Untuk mengatasi kemelut  masalah lingkungan pada umumnya dan air khususnya perlu  dibangkitkan semangat penegakan hukum di seluruh lapisan masyarakat, baik tataran atas maupun bawah.

Bila kesadaran dan ketaatan hukum tersebut tidak dilakukan  dari tataran atas, yakni oleh pejabat publik atau oleh kelompok kekuatan  politik, sudah pasti pada tataran di bawahnya dan seterusnya akan tidak  mau sadar dan taat pada regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan.  Tampaknya pola perilaku bangsa penjajah di zaman kolonial tetap eksis  yakni regulasi/ undang-undang hanya dikenakan pada rakyat jelata  bukan untuk penguasa (dahulu penjajah). Dengan kata lain para penguasa dan elit lainnya dapat kebal terhadap hukum yang berlaku.  Oleh sebab itu dapat diduga kalau kondisi ini tidak segera berubah,  bahwa hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang kuat  dan kebal terhadap suap/sogok dan upeti dan sebagainya, serta tidak segan dan takut dengan pejabat yang lebih tinggi kedudukannya bila melakukan penyimpangan serta pelanggaran, maka makin lama semua  sumberdaya di negeri ini, baik manusia, alam, maupun teknologi akan  rusak, sejalan dengan rusaknya moral manusia sebagai mahluk yang  paling mulia ciptaan Tuhan. Yang berlaku hukum rimba atau hukum hewan, di mana yang kuat akan menang atas yang lemah.

End Note

  1. KIPRAH, Hunian, Lingkungan, Kota dan Infrastruktur, 06/III Juli 2003, hal.6. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
  2. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Departemen Pekerjaan Umum, Depatemen PU, Dirjen Pengairan.
  3. Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan
  4. http://www.setjen. dpe.go id/BHUKUM.HTM
  5. http:www. mediaindo.co.id/cetak/berita asp.id-2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: