Sugiarto

PENGEMBANGAN MANFAAT MULTIGUNA SITU SEBAGAI WUJUD OTONOMI DAERAH

Posted October 7th, 2009 by Sugiarto

Sumber :  http://one.indoskripsi.com/

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika mendengar kata “danau kecil” atau dalam dialek lokal di Jawa Barat banyak disebut sebagai “situ“ atau “setu” atau “rawa” maka apa yang tergambar dalam benak kita adalah suatu kolam besar sekali tetapi teduh karena pepohonan rindang di tepiannya. Lingkungan sekitarnya masih nampak alamiah dengan air danau yang jernih dan memberikan hawa yang sejuk di sekelilingnya. Dalam gambaran kita pula danau kecil itu terletak jauh dari keramaian. Tinggal atau sekedar duduk-duduk di tepian situ akan memberikan rasa tentram dan nyaman membuat kita betah untuk berlama-lama tinggal untuk menikmati keindahan alam atau untuk memancing ikan. Situ-situ tersebut adalah situ-situ alamiah dan ada juga yang buatan. Ketika permukiman mulai bertumbuh di sebelah Utara daerah Jabodetabek, banjir di daerah pemukiman mulai menjadi permasalahan. Maka sejak jaman Belanda banyak situ yang sengaja dibangun di daerah Jabodetabek untuk keperluan tandon air maupun sebagai pengendali banjir. Situ-situ tersebut masih berada di daerah pedesaan.

Gambaran seperti tersebut di atas sekarang hampir jarang kita jumpai. Banyak situ yang sudah berada di tengah-tengah daerah perumahan atau yang akan menjadi daerah perumahan dengan segala kemungkinan kendala atau permasalahan yang timbul seperti pembuangan sampah, pembuangan limbah rumah tangga, penyempitan badan air oleh ulah manusia dan lain-lain. Permasalahan tersebut menyebabkan situ-situ menjadi tidak nyaman lagi untuk tempat tetirah atau tempat wisata atau tempat rekreasi.

Pesatnya pertumbuhan daerah permukiman yang kemudian menjadi perkotaan menyebabkan banyak situ yang telah hilang dan beralih fungsi menjadi perumahan baik secara resmi maupun tidak resmi. Di samping itu kurangnya perhatian terhadap pengelolaan situ selama ini banyak juga situ yang jauh dari daerah permukiman beralih fungsi menjadi sawah atau tegalan. Alih fungsi dari situ-situ tersebut menyebabkan jumlah situ di daerah Jabodetabek menjadi jauh berkurang. Berdasar data yang ada di Jabodetabek jumlah situ tercatat sebanyak 213 termasuk 17 waduk (dengan pompa) di DKI Jakarta. Jumlah sebenarnya dari situ-situ dahulu pasti jauh lebih besar dari angka tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Makalah ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mengikuti Ujian Akhir Semester pada Universitas Pamulang untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar.

BAB II LANDASAN TEORI

Untuk situ yang tanahnya berstatus Hak Penguasaan Provinsi atau Hak Penguasaan Kabupaten/ Kota, diproses untuk dapat menjadi tanah yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan Hak Pakai, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, khususnya Bab VII Bagian Keempat tentang Pelepasan Hak atas Tanah.

Pada Laporan No. 2, WJEMP Pusat 3-10, “Review of Structural Drainage Problems” [RT-152] telah mengelompokkan situ-situ berdasar lokasi, luasan, kondisi fisik, fungsi, pemanfaatan, dan penguasaan situ. Pengelompokkan situ akan memudahkan tindak lanjut upaya pengembangan situ.

Di seluruh Jabodetabek terdaftar sebanyak 213 situ termasuk 17 waduk di DKI Jakarta (dioperasikan dengan pompa). Jumlah sebenarnya dari situ akan lebih besar karena masih banyak situ yang belum masuk dalam daftar tersebut. Banyak juga situ yang masuk dalam daftar di atas, pada kenyataannya telah berubah fungsi menjadi perumahan.

Secara garis besar jumlah situ (sementara terdaftar) adalah sebagai berikut:

  • DKI Jakarta: 34 buah termasuk waduk
  • Kabupaten Bogor: 95 buah
  • Kota Bogor: 6 buah
  • Kota Depok: 21 buah
  • Kabupaten Tangerang: 35
  • Kota Tangerang: 6
  • Kabupaten Bekasi: 13
  • Kota Bekasi: 3

Data yang diperoleh dari peta penginderaan satelit (Ikonos, Spot) dapat lebih memberi kepastian mengenai keberadaan situ. Analisa keberadaan situ di Jabodetabek sedang dilaksanakan dengan menggunakan data Spot-5 (1 piksel = 5 x 5 m2). Menggunakan data tersebut, daerah-daerah depresi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi situ baru juga dapat ditentukan. Lokasi situ-situ dapat lebih dipastikan, termasuk kepastian letak situ pada suatu daerah aliran sungai, di daerah pedesaan atau permukiman.

Pengelompokan situ dapat dibagi kedalam 2 pengelompokan besar, pengelompokan fisik dan pengelompokan nonfisik. Pengelompokan fisik meliputi pengelompokan berdasar lokasi, sumber air, kondisi fisik, luasan dan pengelompokan nonfisik meliputi kelompok penguasaan, pengelolaan, fungsi dan pemanfaatan

Perbedaan karakter situ yang berbeda berdasar pengelompokan tersebut akan menentukan kemana arah pengembangan masing-masing situ hingga potensi situ yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Situ-situ yang akan ditinjau dalam studi adalah situ-situ yang ada di daerah perkotaan atau permukiman. Untuk keperluan tersebut ditinjau sebanyak 32 yang dapat dianggap mewakili situ-situ di daerah urban (pemukiman) di Jabodetabek. Contoh-contoh akan diberikan berdasar pengelompokan atau klasifikasi situ.

BAB III PENGEMBANGAN MANFAAT MULTIGUNA SITU SEBAGAI WUJUD OTONOMI DAERAH

A. Tahapan Pengembangan

Untuk dapat mengembangkan potensi multiguna situ pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah di mana situ tersebut berlokasi, sumber air dari situ, kondisi daerah tangkapan airnya, kemudian bagaimana kondisi situ serta permasalahannya saat itu, berapa luasnya dan bagaimana pengelolaannya. Dengan informasi tersebut situ dapat dihitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk membawa situ pada tahap memenuhi prasyarat untuk dikembangkan serta biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pemeliharaan dan operasi pengendalian banjir. Selanjutnya informasi mengenai kemungkinan pengembangan multiguna situ dapat digunakan untuk memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun prasarana multiguna situ serta nilai keuntungan yang diharapkan.

Tiap situ mempunyai karakteristik masing-masing, hingga cara pengembangannya tergantung dari ciri khas masing-masing situ yang tergantung pula dari lokasi di mana situ itu berada. Tidak semua potensi manfaat situ perlu dikembangkan. Situ di daerah pedesaan tentu berbeda pengembangannya dengan situ yang berada di daerah perkotaan. Situ di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian dapat menjual sisi keindahan situ yang masih alami serta suasana yang jauh dari keramaian.

Misal Situ Sampireun di Kabupaten Garut (milik perorangan) yang menjual tempat peristirahatan tepi situ yang sunyi alami dan tradisional.

Situ Babakan di Jakarta Selatan menjual perumahan tepi situ yang berbasis budaya Betawi.

Situ Tanah Tingal di Kabupaten Tangerang (milik perorangan) menjual sarana olahraga air dan fasilitas out bound pada sempadannya.

Situ Taman Ria Senayan, menyediakan ruang untuk rumah-rumah makan karena lokasinya yang dekat dengan pusat kegiatan olahraga, bisnis dan pemerintahan.

Situ dengan klasifikasi lokasi A –pada daerah komersil- pada umumnya sudah dikelola oleh suatu Badan usaha hingga untuk pengembangannya tidak kesulitan dalam pengadaan dana. Situ dengan klasifikasi lokasi C –pada daerah yang dikelola pengembang– menjadi tanggung jawab pengembang yang bersangkutan untuk mengelola dan mengembangkannya. Pada situ dengan klasifikasi lokasi B -dalam daerah permukiman pada umumnya- upaya pengembangannya akan sedikit lebih kompleks karena permasalahan yang ada. Pemerintah sebagai pemilik situ tidak mempunyai cukup dana untuk memelihara lebih-lebih untuk mengembangkan situ. Untuk dapat menarik keikutsertaan modal swasta dalam pengembangan situ Pemerintah secara formal harus membentuk terlebih dahulu Badan Usaha Milik Negara yang mengurus pengelolaan situ.

Gambar berikut memberikan bagan alir (flow chart) prosedur perencanaan dan pelaksanaan pengembangan situ sebagai unit ditinjau dari aspek kondisi situ khususnya untuk situ yang berada dalam lingkup permukiman -klasifikasi B- di mana pengaruh masyarakat sekitar situ sangat kuat dalam menentukan arah pengembangan situ. Gambar 4. 1 Bagan Alir Pelaksanaan Pengembangan Situ (Untuk situ di dalam lingkup daerah permukiman)

B. Pengaruh Daerah Tangkapan Air Situ

Untuk situ yang tanahnya berstatus Hak Penguasaan Provinsi atau Hak Penguasaan Kabupaten/ Kota, diproses untuk dapat menjadi tanah yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan Hak Pakai, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, khususnya Bab VII Bagian Keempat tentang Pelepasan Hak atas Tanah.

Agar pemanfaatan multiguna situ dapat berlangsung dalam waktu lama perlu diperhatikan pula kondisi Daerah Tangkapan Air (DTA) dari situ, karena sangat berpengaruh pada keberadaan situ, ketersediaan air dan kualitas air yang masuk ke situ. Perkembangan daerah permukiman yang cepat di Jabodetabek akan berakibat buruk pada situ-situ yang ada.

Perkembangan daerah pemukiman di DTA situ akan berakibat:

  1. Debit banjir akan lebih besar hingga mungkin mempercepat kerusakan sarana dan prasarana operasional pemanfaatan situ.
  2. Mata air yang ada dalam situ mengecil alirannya, hingga muka air situ turun pada musim kemarau akibatnya manfaat situ menjadi tidak maksimal lagi.
  3. Sisa galian tanah akibat pengembangan pemukiman akan terbawa aliran masuk ke situ menjadi sedimen yang akan mempercepat pendangkalan situ.
  4. Limbah daerah permukiman yang berupa sampah dan air limbah permukiman akan memperburuk kualitas air situ.

Tidak mungkin untuk menghentikan berkembangnya suatu daerah khususnya untuk daerah Jabodetabek, yang mungkin dilakukan adalah mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh adanya perkembangan tersebut.

Peran pemerintah Kota dan Kabupaten sangat penting untuk dapat mengendalikan kecepatan perkembangan daerah pemukiman khususnya yang berada didalam DTA suatu situ. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Kabupaten (bila sudah ada) harus dipegang teguh hingga kemungkinan berkembangnya DTA situ menjadi daerah pemukiman yang lebih padat dapat diperkirakan dengan pasti.

C. Pengamanan Situ dari Sisi Hukum dan Administrasi

1. Latar Belakang

Dalam rangka pengembangan pemanfaatan situ sangat penting untuk diketahui status keberadaan situ dari sisi hukum dan administrasi, hingga pengembangan pemanfaatan situ situ dapat terjamin kelangsungannya. Seperti diketahui sampai saat ini masih ada ketidak jelasan status penguasaan situ yang menyebabkan rawannya situ terhadap kemungkinan alih fungsi. Terlebih lagi bila diharapkan adanya partisipasi pihak swasta dalam usaha pengembangan manfaat situ. Pihak swasta akan menuntut jaminan bahwa investasi yang dilakukannya akan terjamin dari kemungkinan tuntutan administrasi dan hukum. Pengalaman menunjukkan adanya kesulitan dari pihak swasta untuk sepenuhnya mengelola situ karena ketidakjelasan penguasaan situ.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah penanganan pelestarian keberadaan situ beserta fungsinya secara hukum maupun administrasi di samping pengamanan situ dari segi fisik.

2. Langkah Penanganan

Langkah penanganan yang diambil berupa tindakan penyelamatan dan pengamanan sebagai berikut:

1. Inventarisasi

Inventarisasi situ di kawasan Jabodetabek diperlukan sebagai masukan bagi pengumpulan data sebagai aset/ kekayaan Negara yang harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang harus dikumpulkan dalam inventarisasi adalah:\

2. Sertifikasi

Atas situ-situ dengan berbagai jenis hak atas tanah yang kemungkinan melekat pada situ tersebut, perlu di-sertifikat-kan atas nama Departemen Pekerjaan Umum.

a. Untuk situ yang tanahnya berstatus langsung dikuasai oleh Negara, setifikatnya dapat langsung diminta melalui permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, untuk diproses menjadi tanah yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan Hak Pakai.

b. Untuk situ yang tanahnya berstatus Hak Penguasaan Provinsi atau Hak Penguasaan Kabupaten/ Kota, diproses untuk dapat menjadi tanah yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan Hak Pakai, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, khususnya Bab VII Bagian Keempat tentang Pelepasan Hak atas Tanah.

c. Untuk situ yang tanahnya berstatus Hak Pengelolaan yang pemegang haknya adalah Pihak Swasta, dilakukan proses pembebasan tanah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 juncto Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, untuk selanjutnya diproses menjadi tanah yang dikuasai oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan Hak Pakai.

3. Inventarisasi Kekayaan Milik Negara ( IKMN )

Apabila semua situ di wilayah Jabodetabek telah bersertifikat atas nama Departemen Pekerjaan Umum dengan status Hak Pakai, maka atas berbagai tanah berserifikat tersebut perlu dibukukan sebagai Barang Inventaris Kekayaan Milik Negara sesuai dengan prosedur yang ditur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 24 7/ KPTS/ M/ 2003 tentang Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/ Kekayaan Negara di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Dengan pengamanan yuridis-administratif ini, keberadaan situ akan terlindungi dari ancaman alih fungsi/ pengurugan, satu dan lain karena setiap penghapusan barang, pengalihan fungsi/ pemilikan/ penguasaan barang kepada pihak lain harus dilakukan melalui prosedur yang diatur di dalam Keputusan ini.

Dalam pada itu berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, atas Situ-situ beserta tanahnya yang telah bersertifikat dan telah terdaftar sebagai Barang Milik/ Kekayaan Negara di lingkungan Departemen, maka Menteri otomatis menduduki posisi sebagai Pembina Barang Inventaris (PEBIN).

Pengurusan sehari-hari atas Situ dapat dilimpahkan kepada Gubernur, mengingat bahwa Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Agar pemanfaatan multiguna situ dapat berlangsung dalam waktu lama perlu diperhatikan pula kondisi Daerah Tangkapan Air (DTA) dari situ, karena sangat berpengaruh pada keberadaan situ, ketersediaan air dan kualitas air yang masuk ke situ. Perkembangan daerah permukiman yang cepat di Jabodetabek akan berakibat buruk pada situ-situ yang ada. Sehingga setu pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah secara langsung.

B. Saran

Setu adalah sebuah area tanah milik pemerintah pusat yang sekarang dilegalkan menjadi milik daerah sehingga harus dijaga kebersihan dan kemurniannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: