Kepmendagri No. 179/1996

Kepmendagri No. 179/1996

Sumber: http://74.125.153.132/

Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 179 Tahun 1996
Tentang : Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan KEPMENDAGRI Nomor 80  tahun 1994 tentang pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas  Lingkup Pekerjaan Umum Daerah perlu menetapkan pedoman organisasi dan tata kerja balai Pengolahan Sumber Daya Air.
b.bahwa pedoman organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a  diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun l974 tentang Pokok-pokok  Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan  (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata  Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi  (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang  Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan  Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
  6. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 1990 tentang  Pengendalian Pencemaran Air Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
  7. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa  Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai  (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
  9. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang  Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3487);
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departernen;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang pembagian Wilayah Sungai;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air pada Wilayah Sungai;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991,  tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan  Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
  14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991  tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknisi dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
  15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/PRT/1993 tentang Reklamasi Rawa;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Negeri Dinas Daerah;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemeriritah Daerah dan Wilayah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang  Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;
  20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit  Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Memperhatikan :

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-1022/I/96 tanggal 21 Agustus 1996.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN  ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM Page 3

Pasal 1

DalamKeputusan inyang dimksud dengan

a. Daerah adalah Daerah Tingkat I;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I;
c. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Urnurn atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan propinsi Daerah Tingkat I;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I:
f. Balai adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I;
g. Wilayah Sungai adalah Kesatuan Wilayah tat pengairan sebagai hasil  pe ngembangan satu atau lebih daerah pengairan sungai.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertarna
Kedudukan

Pasal 2

(1) Balai adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I;

(2) Balai dipimpin oleh Kepala Balai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai, meliputi urusan-urusan :

a. irigasi Lintas daerah Tingkat II;
b. penyediaan air baku untuk berbagai keperluan (industri, pelabuhan, air bersih, listrik tenaga air, lalu lintas air, tambak, pariwisata dan
lain-lain);
c. sungai;
d. danau, waduk, situ dan embung;
e. pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
f. rawa;
g. pengendalian pencemaran air;
h. perlindungan pantai;
i. muara dan delta.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengairan;
b. pelaksanaan operasional konservasi air dan sumber air;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan Perlengkapan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Tata Operasional membawahkan :

1. Sub Seksi Operasi dan Pengelolaan Data;
2. Sub Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan;
3. Sub Seksi Pengendalian dan Pengamanan. ‘

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur-unsur

Paragraf I
Kepala Balai

Pasal 6

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan fungsi BaIai.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan peralatan perbekalan;

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
d. pelaksanaan pengelolaan urusan peralatan dan perbekalan.

Paragraf 3
Seksi Tata Operasional

Pasal 8

(1) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional dan pengelolaan data, pemeliharaan, perbaikan, serta pengendalian dan pengamanan.

(2) Untuk rnenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas air;
b. pelaksanaan alokasi dan pembagian air untuk memenuhi berbagai kepentingan;
c. pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perijinan air dan sumber air;
d. pelaksanaan pemantauan dan inventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan;
e. pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulanan kekeringan;
f. pelaksanaan pencemaran dan pengotoran air dan sumber air;
g. pelaksanaan perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana pengairan;
h. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan sumber air;
i. pelaksanaan penyuluhan pengairan.

Pasal 9

(3) Seksi Tata Operasinal terdiri dari :

a. Sub Seksi Operasi dan Pengelolaan Data;
b. Sub Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan:
c. Sub Seksi Pengendalian dan Pengamanan.

Pasal 10

(1) Seksi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan  pemantauan dan pengolahan data kuantitas dan kualitas air, alokasi  dan pembagian air untuk memenuhi berbagai kepentingan, serta pemberian rekomendasi teknis perijinan air dan sumber air.

(2) Sub Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan tugas pokok melaksanakan  pemantauan dan inventarisasi kondisi dan fungsi prasarana pengairan dan perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana pengairan.

(3) Sub Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas  melaksanakan pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan,  pengendalian pencemaran dan pengotoran air dan sumber air, serta pengendalian pemanfaatan sumber air dan penyuluhan pengairan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,  terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang  tentang fungsional yang senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Balai.

(3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Sub Bagian, Kepala  Seksi dan para Kepala Sub Seksi wajib melaksanakan prinsip koordinasi,  integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, sesuai dengan tugasnya masing-masing

Pasal 14

(1) Kepala Balai wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas  pokok secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai wajib mengikuti  dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya  masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan  bawaha, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

(1) Pembentukan Organisasi Balai ditetapkan dengan Peraturan Daerah  Tingkat I dan berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

(2) Untuk tahap pertama, Balai dibentuk pada 30 lokasi sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 16

(1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Balai diangkat dan diberhentikan  oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Balai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dan penerimaan sumber yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1996

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MOH. YOGIE S.M.

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 179 Tahun 1996
Tanggal : 23 Oktober 1996

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Dalam Negeri No : 179 Tahun 1996
Tanggal : 23 Oktober 1996Page 9

DAFTAR BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PU  PENGAIRAN

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Moh. Yogie, S.M.
__________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: