Perda Depok No. 18/2003

Sumber: http://:www.legalitas.org/

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan fisik di wilayah Kota Depok erta untuk mewujudkan Kota Depok yang tertib dan teratur perlu diatur atas garis sempadan;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib pembangunan sebagaimana dimaksud ada huruf a dipandang perlu menetapkan peraturan daerah yang engatur tentang garis sempadan;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 ahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 000-2010, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu jabarkan ke dalam garis sempadan;

Mengingat

  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479);
  8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
  9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
  12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  13. Undang-undang Nomor .25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  14. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
  23. Lembaran Negara Nomor 3529);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
  25. Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  28. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
  29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
  30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
  31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2001 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 58);
  32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);
  33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
  34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Kota adalah Kota Depok.
  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
  3. Walikota adalah Walikota Depok.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
  5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
  6. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) Km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
  7. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
  8. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang dibawahnya, kota jenjang ketiga dengan persil atau kota dibawah jenjang ketiga sampai persil, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah20 (dua puluh) km /jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 6 (enam) meter. 9. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter.
  9. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua dengan kawasan ketiga dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter.
  10. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan, dimana jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 5 (lima) meter.
  11. As jalan adalah suatu garis yang timbul di tengah-tengah lebar perkerasan jalan/rencana jalan.
  12. Daerah pengawasan jalan atau disebut dawasja adalah ruang di sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan.
  13. Daerah milik jalan atau disebut damija adalah ruang di sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukan bagi daerah manfaat jalan, dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
  14. Daerah manfaat jalan atau disebut damaja adalah sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran, tepi jalan, trotoar, lorong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
  15. Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya diwajibkan membayar retribusi tol.
  16. Jalan inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai yang embinaannya dilakukan oleh dan bertindak untuk dan atas nama impinan instansi atau badan hukum atau perorangan untuk pelaksanakan pembinaan atas bangunan sungai.
  17. Persil adalah batas hak pemilikan/penguasaan atas sebidang tanah, ang dimiliki oleh individu maupun badan hukum.
  18. Industri kecil adalah industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya ampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk anah dan bangunan tempat usaha.
  19. Industri menengah adalah industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  20. Industri Besar adalah industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  21. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
  22. Bangunan tahan api adalah semua jenis bangunan permanen dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter yang atap dan dinding luarnya terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
  23. Bangunan tidak tahan api adalah semua jenis bangunan dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter atap atau dinding luarnya terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan segala bangunan yang dapat menimbulkan kebakaran yang besar.
  24. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
  25. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai debit lebih dari atau sama dengan 500 liter/detik dan atau mempunyai kedalaman lebih dari atau sama dengan 3 meter dan lebar lebih dari atau sama dengan 30 meter.
  26. Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai debit kurang dari atau sama dengan 500 liter/detik dan atau yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 meter dan lebar kurang dari 30 meter.
  27. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya;
  28. saluran bertanggul adalah suatu saluran yang mempunyai tanggul alam dan atau buatan di kanan dan atau kirinya dalam rangka
    a. memenuhi fungsinya;
    b. saluran tidak bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul dikanan dan di kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;
    c. saluran irigasi adalah suatu saluran yang yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
    d. saluran pembuang adalah suatu saluran buatan/alam bertanggul/tidak bertanggul yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu.
  29. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
  30. Saluran tidak bertanggul adalah suatu saluran yang tidak bertanggul di kanan dan kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya.
  31. Saluran irigasi adalah suatu saluran yang diperlukan dalam rangka menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
  32. Saluran pembuang adalah suatu saluran buatan/alam bertanggul/tidak bertanggul yang fungsinya untuk pengaturan satu daerah tertentu.
  33. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
  34. ,
  35. Sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang berada di atas permukaan yang terdiri dari sumber air alamiah berupa sungai, Situ, rawa mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya yang terdapat pada masing-masing wilayah sungai.
  36. Mata air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
  37. Situ adalah Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas jalan dari sungai yang bersangkutan.
  38. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bagunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai
  39. Jalur jalan kereta api adalah suatu jalur di permukaan tanah dimana terdapat jalan kereta api/listrik.
  40. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
  41. Jalur pipa gas adalah suatu jalur di permukaan tanah yang di dalamnya dipasang/tertanam pipa gas beserta kelengkapannya.
  42. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
  43. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  44. Jaringan tenaga listrik adalah semua peralatan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah dengan penghantar kawat/kabel yang dipasang di udara atau di dalam tanah.
  45. Saluran udara tegangan tinggi yang selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 35 KV sampai dengan 245 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  46. Saluran udara tegangan ekstra tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 245 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  47. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang ketenaga listrikan.
  48. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan kurang dari dan/atau sama dengan 1 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  49. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat berisolator (pengantar) di dalam tanah bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai setandar di bidang ketenaga listrikan.
  50. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat berisolator (penghantar) di dalam tanah bertegangan kurang dari dan/atau sama dengan 1 KV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  51. Ruang bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang SUTT atau SUTET, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
  52. Penyangga adalah tiang (pole), menara (tower) yang dipergunakan untuk menopang penghantar.
  53. Penghantar adalah pilinan kawat telanjang yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik.
  54. Tanah tapak penyangga adalah tempat untuk membuat pondasi penyangga dan mendirikan penyangga.
  55. Tumbuh-tumbuhan adalah semua jenis pepohonan yang tumbuh dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter.
  56. Pembina jalan adalah instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
  57. Pembina sungai adalah instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan sungai.
  58. Pembina saluran adalah instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan saluran.
  59. Pembina Situ, waduk, dan mata air adalah instansi atau pejabat atau badan hukum atau perorangan yang ditunjuk untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan Situ, waduk, dan mata air. 59. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa/, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
  60. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
  61. Garis sempadan bangunan adalah garis yang ditarik dari garis sempadan pagar sampai dengan batas bangunan sebagai pengaman bangunan.
  62. Garis sempadan pagar adalah garis yang ditarik dari as jalan sampai dengan batas pagar sebagai pengaman pagar.
  63. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
  64. Garis sempadan situ, waduk dan mata air adalah garis batas luar pengamanan situ, waduk dan mata air.
  65. Garis sempadan jalan rel kereta api adalah garis batas luar pengamanan rel kereta api yang dikelola oleh PT. KAI.
  66. Garis sempadan jalur kabel tegangan tinggi adalah garis batas luar pengamanan kabel tegangan tinggi yang ditarik dari as jalur jalan.
  67. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana.
  68. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GARIS SEMPADAN

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penetapan ketentuan Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan maksud sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.

(3) Tujuan Penetapan ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan.

(4) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Garis Sempadan Jalan;
b. Garis Sempadan Pagar;
c. Garis Sempadan Bangunan;
d. Garis Sempadan Sungai;
e. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
f. Garis Sempadan Situ, Waduk dan Mata Air;
g. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
h. Garis Sempadan Jaringan Listrik Arus Kuat Tegangan Tinggi; dan
i. Garis Sempadan Pipa Gas Perum Gas Negara.

BAB III

GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 3

(1) Garis sempadan jalan ditetapkan berdasarkan fungsi perhubungannya dalam suatu jaringan jalan di daerah.

(2) Berdasarkan fungi perhubungannya jaringan jalan di wilayah Kota terdiri dari :

a. Jalan Arteri Primer;

b. Jalan Arteri Sekunder;

c. Jalan Kolektor Primer;

d. Jalan Kolektor Sekunder; dan

e. Jalan Lokal.

Pasal 4

(1) Garis sempadan terhadap jalan ditetapkan dari as jalan ke sebelah kiri dan kanan jalan.

(2) Jarak garis minimum sempadan jalan sebidang (elevasi jalan dan bangunan sama) dihitung dengan ketentuan ½ damija (daerah milik jalan) ditambah jarak sesuai pada tabel berikut :

(3) Khusus garis sempadan (semua jenis bangunan) terhadap Jalan Tol diukur 15 meter dari pagar jalan tol ditambah damija jalan service (bila ada).

(4) Untuk peruntukan Komersial Menengah (Ruko) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus menggunakan akses keluar masuk bersama untuk ruas jalan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila terjadi pelebaran jalan yang mengakibatkan berubahnya fungsi jalan, maka garis sempadannya ditetapkan ½ dari ketentuan yang berlaku pada ayat 2 pasal ini.

(6) Apabila pelebaran jalan telah mengakibatkan berkurangnya lebar kavling secara berarti dan ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka diberlakukan pengecualian dengan persetujuan Walikota.

Pasal 5

Garis sempadan jalan inspeksi ditetapkan 5 (lima) meter dari as jalan.

Pasal 6

(1) Garis sempadan jalan persimpangan sebidang (elevasi jalan dan persil sama) adalah sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditambah nilai jarak sebagai berikut :

(2) Untuk titik persimpangan yang berbeda lebar/fungsi jalannya, maka garis empadan ditetapkan berdasarkan masing-masing fungsi jalan.

(3) Garis sempadan pada jalan persimpangan sebidang ditarik mengikuti aris atau bentuk jalan di hadapannya.

(4) Lebar kavling yang terkena garis sempadan persimpangan diukur dari titik ersimpangan (titik pertemuan garis daerah milik jalan) sejauh lebar yang ama dengan daerah milik jalan (damija).

(5) Apabila terjadi perbedaan lebar daerah milik jalan, maka nilai yang diikuti dalah nilai daerah milik.

Pasal 7

Garis sempadan jalan persimpangan tidak sebidang adalah sebagai berikut :

a. penentuan garis sempadan mengikuti aturan garis sempadan jalan persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), emudian ditambah dengan perbedaan ketinggian antara dua permukaan jalan tersebut, yang dimulai dan diakhiri dari awalan dan akhiran jalan yang berada di atas jalan lainnya;

b. untuk perempatan yang dilengkapi jalan samping (membelok) adalah sejajar mengikuti lengkungan garis as jalan yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu garis sempadan jalan yang lebih besar.

Pasal 8

(1) Tanah yang termasuk tanah jalan di wilayah Kota dikuasai oleh Pemerintah Kota.

(2) Tanah milik seseorang atau badan yang terkena pelebaran tanah jalan dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

GARIS SEMPADAN PAGAR

Pasal 9

(1) Garis sempadan pagar berlaku pada lahan-lahan yang memiliki perbedaan ketinggian antara permukaan jalan dan persil tidak sebidang.

(2) Garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
apabila permukaan persil lebih tinggi dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada permukaan bidang miring sebesar 60 ° yang ditarik dari batas daerah milik jalan dengan persil;
apabila permukaan persil lebih rendah dari permukaan jalan, maka garis sempadan pagar berada pada batas daerah milik jalan dengan persil.

BAB V

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 10

Garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan ditetapkan sebagai berikut :

a. permukaan persil tidak sebidang dengan permukaan jalan apabila terdapat perbedaan ketinggian lebih dari 1 ½ (satu setengah) meter;

b. ketentuan garis sempadan bangunan untuk persil yang tidak sebidang dengan jalan adalah sama dengan garis sempadan bangunan pada permukaan yang sebidang dengan permukaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

GARIS SEMPADAN SUNGAI

Bagian Pertama

Sungai Bertanggul

Pasal 11

(1) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

(2) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Pasal 12

(1) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat diperkuat, diperlebar dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai.

(2) Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibebaskan. Bagian Kedua Sungai Tidak Bertanggul

Pasal 13

(1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (duapuluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

(2) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

a. Sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;

b. Sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter.

(3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jala adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

BAB VII

GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI

Bagian Pertama

Saluran Bertanggul

Pasal 15

(1) Garis sempadan saluran bertanggul ditetapkan sebagai berikut :

a. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran 3 meter;

b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran 3 – 5 meter;

c. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran diatas 5 meter.

(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masingmasing diukur dari luar kaki tanggul.

Bagian Kedua

Saluran Tidak Bertanggul

Pasal 16

(1) Garis sempadan saluran tidak bertanggul ditetapkan sebagai berikut :

a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan dengan lebar saluran 3 meter;

b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran 3 – 5 meter;

c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan lebar saluran lebih dari 5 meter.

(2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masingmasing diukur dari tepi saluran.

BAB VIII

GARIS SEMPADAN SITU, WADUK DAN MATA AIR

Pasal 17

(1) Garis sempadan situ adalah 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(2) Garis sempadan waduk adalah 15 (lima belas) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

(3) Garis sempadan mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari sekitar mata air.

BAB IX

GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API

Pasal 18

(1) Garis sempadan jalan rel kereta api ditetapkan sebagai berikut :

(2) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus. (3) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah urugan diukur dari kaki tanggul.

(3) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian diukur dari puncak tanah atau atas serongan.

(4) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api.

Pasal 19

(1) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur–angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter.

(2) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter.

Pasal 20

Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur–angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

BAB X

GARIS SEMPADAN JARINGAN LISTRIK ARUS KUAT TEGANGAN TINGGI

Bagian Pertama

Penetapan Garis Sempadan

Pasal 21

(1) Garis Sempadan Jaringan Tenaga Listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga listrik.

(2) Ketentuan Jarak Bebas Minimum antara Penghantar SUTT dan SUTET dengan Tanah dan Benda Lain ditetapkan sebagai berikut :

Bagian Kedua

Ganti Rugi dan Kompensasi Tanah, Tumbuh-Tumbuhan Serta Bangunan

Pasal 22

(1) Tanah tempat untuk mendirikan Tapak Penyangga termasuk bangunan dan tumbuh-tumbuhan di atas tanah tersebut harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.

(2) Besar ganti rugi atas tanah, bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah antara pengusaha dengan pemilik tanah serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Bangunan dan tumbuh-tumbuhan baik seluruhnya maupun sebagian yang telah ada sebelumnya dan berada pada proyeksi Ruang Bebas SUTT/SUTET atau yang dapat membahayakan SUTT/SUTET harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.

(4) Besar ganti rugi atas bangunan dan tumbuh-tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah serta berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

(5) Bangunan dan tumbuh-tumbuhan yang telah diberikan ganti rugi seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini, harus dibongkar dan ditebang seluruhnya oleh pemilik.

(6) Tanah dan bangunan yang telah ada sebelumnya yang berada di bawah proyeksi Ruang Bebas SUTT/SUTET di luar penggunaan untuk mendirikan Tapak Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kompensasi.

(7) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini diberikan untuk satu kali sehingga bila terjadi pengalihan atau peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak menimbulkan hak untuk memperoleh kompensasi bagi pemilik baru.

(8) Pemilik tanah dan bangunan yang telah menerima kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, dapat memanfaatkan lahan dan mendirikan bangunan sepanjang tidak masuk atau tidak akan masuk ke Ruang Bebas SUTT/SUTET.

(9) Pedoman untuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999.

BAB XI

GARIS SEMPADAN JALUR PIPA GAS

Pasal 23

(1) Garis Sempadan Pipa Gas ditetapkan dari dinding luar pipa yang terdekat dengan dinding luar bangunan.

(2) Garis Sempadan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan jarak minimal 50 m dari utilitas bawah tanah lainnya/pagar bangunan/tanaman.

BAB XII

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Bagian Pertama

Daerah Sempadan Sungai

Pasal 24

(1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat /instansi/lembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan dan berfungsi lindung;

b. penggalian dan penimbunan;

c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;

e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;

f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (insidentil);

g. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus seijin Pembina Sungai.

Bagian Kedua

Daerah Sempadan Saluran

Pasal 25

(1) Daerah Sempadan Saluran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;

c. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;

d. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan saluran harus seijin Pembina Saluran.

Bagian Ketiga

Daerah Sempadan Situ, Waduk, dan Mata Air

Pasal 26

(1) Daerah Sempadan Situ, Waduk, dan Mata Air dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. budi daya pertanian, dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;

b. kegiatan pariwisata;

c. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;

d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

e. penempatan jaringan utilitas;

f. jalan menuju ke lokasi.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus seijin Pembina Situ, Waduk, dan Mata Air.

Bagian Keempat

Daerah Sempadan Jalan

Pasal 27

(1) Daerah Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/instansi/lembaga/badan untuk penempatan:

a. perkerasan jalan;

b. trotoar;

c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

d. jalur hijau;

e. jalur pemisah;

f. rambu-rambu lalu lintas;

g. jaringan utilitas;

h. sarana umum;

i. parkir;

j. saluran air hujan.

(2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.

(3) Penempatan pemanfaatan daerah sempadan harus seijin Pembina Jalan.

Bagian Kelima

Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 28

Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas kereta api dan dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Bagian Keenam

Daerah Sempadan Bangunan

Pasal 29

Pemanfaatan Daerah Sempadan Bangunan dapat dilakukan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil.

Bagian Ketujuh

Penguasaan

Pasal 30

Tanah-tanah yang sudah dalam penguasaan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengendalian

Pasal 31

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota Kota Depok serta semua instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan.

(2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 33

(1) Penentuan kaki tanggul, tepi Sungai/Saluran, tepi Situ, Waduk, dan Mata Air adalah Dinas Teknis yang berwenang atas Sungai, Situ, Waduk, dan Mata Air.

(2) Penentuan As Jalan ditetapkan oleh Pembina Jalan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar dapat dikenakan sanksi pembongkaran atas beban biaya yang bersangkutan.

(3) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 19 Nopember 2003

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs.A.MOCHAMAD.HARRIS

NIP.010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 36 SERI E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: