Tarsoen Waryono

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SQUATTER SITU RAWA BESAR KOTA DEPOK (Sumbangsih Pemikiran) *

Oleh: Tarsoen Waryono **)

*). Paparan Akademis dalam rangka pemberdayaan situ-situ di Kota depok, 22 Oktober 2002
**). Ataf Pengajar Geografi FMIPA Universitas Indonesia 

Sumber: http://docs.google.com/staff.blog.ui.ac.id/tarsoen.waryono

Abstrak

Situ Rawa Besar, selain berperan sebagai kawasan tandon air; memiliki propek cerah   sebagai wahana rekreasi alam dan pusat kegiatan ekonomi berbasis kemasyarakatan.   Upaya relokasi masyarakat squatter, nampaknya menjadi suatu keharusan, namun demikian   perlu diimbangi dengan bentuk-bentuk pelatihan yang erat kaitannya dengan pengisian pengembangan situ dimasa mendatang.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini masalah lingkungan hidup telah berkembang sebagai isu global dan  penting untuk diungkap fenomenanya. Berbagai negara di dunia semakin mening-katkan  keperduliannya terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, yang merupakan perwujudan  keprihatinan terhadap semakin merosotnya kondisi lingkungan global dan hal itu menjadi tanggung-jawab semua negara untuk memperbaikinya.

Perhatian masyarakat internasional untuk menata secara formal terhadap aspek- aspek lingkungan hidup global telah dilaksanakan sejak dekade tahun 1970-an, yaitu ketika  atas prakarsa PBB dilangsungkan Konperensi Lingkungan Hidup Sedunia yang pertama di  Stockholom, Swedia pada tahun 1972; dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang  turut berperan aktif dalam konperensi tersebut. Konperensi itu dikenal sebagai United Nations  Conference on Human Environment; yang lebih menyoroti aspek lingkungan hidup manusia.  Sebagai tindak lanjut dari konperensi di atas, 20 tahun berikutnya tepatnya tahun  1992 hadirlah KTT Rio Jenario, yang ternyata pendekatannya berbeda dengan konperensi  yang pertama, dan konotasi terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Tumbuh berkembangnya pembangunan di Indonesia, atas prisip-prinsip KTT Rio  Jenario; tertuang dalam GBHN 1993-1998; dengan memberikan pene-kanan tidak hanya  manfaat ekonomi, lapangan kerja dan perolehan devisa, tetapi lebih menekankan pada dua aspek yang sangat mendasar yaitu;

(a). Peningkatan kelestarian lingkungan, konservasi fisik, tata air tanah dan biota (flora dan fauna);

(b). Peningkatan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Mencermati atas penekanan seperti tersirat dalam GBHN, serta memperhatikan  kebijakan pemeritah melalui UU. No. 5 tahun 1990, tentang ratifikasi sumberdaya alam hayati;  dan Kepres No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung; penyelamatan  keberadaan, penyelamatan dan optimalisasi pemanfaatan situ rawa besar, mendudukan  posisi strategis bagi Pemerintah Kota Depok yang sebagian besar wilayahnya (78,2%) merupakan kawasan resapan air.

Pentingnya penyelamatan situ Rawa Besar, mengingat semakin terancamnya keberadaan situ oleh hal-hal sebagai berikut;

(a). Konversi lahan (alih fungsi status); keberadaan ini cenderung disebabkan semakin  pesatnya luju pertumbuhan penduduk, yang dimbangi oleh kebutuhan ruang dan lahan  untuk kepentingan pemukiman, hingga kawasan situ Rawa Besar menjadi sasaran utamanya;

(b). Okupasi (squatter) masyarakat terhadap situ Rawa Besar tercatat 210 KK atau 816 jiwa; yang memberikan kecenderungan semakin terancamnya keberadaan dan pelestarianya;

(c). Pendangkalan; endapan lumpur merupakan salah satu faktor penyebab utama  terdegrasinya kawasan situ-situ, akibat ulah masyarakat sekitarnya; dengan dijumpainya  limbah domestik (rumah tangga), dan perkayaan unsur hara mineral, hingga sering  menyebabkan luapan air pada waktu musim hujan, serta timbulnya cemaran bau yang kurang sedap;

(d). Pencemaran limbah; yang terbawa oleh aliran air dan terakumulasi cenderung  berpengaruh terhadap kelestarian situ. Sebagai akibat yang ditimbulkannya, dapat  berpengaruh terhadap biota perairan. Proses eutrofikasi yang terjadi, menyebabkan  melimpahnya eceng gondok (Eichornia crassipes); selain mempercepat pendang kalan, juga penyusutan jumlah air situ karena tingginya penguapan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pemberdayaan masyarakat squatter di sekitar Situ Rawa Besar, untuk tujuan  penyadaran masyarakat akan arti pentingnya peranan fungsi jasa situ-situ, pada hakekatnya merupakan maksud dan tujuan dalam proposal ini.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terbangunnya kesadaran masyarakat  untuk peduli terhadap keberadaan, penyelamatan, pelestarian situ Rawa Besar, secara berkelanjutan baik pada masa kini maupun masa mendatang.

1.3. Hasil dan Manfaat yang Diharapkan

Manfaat pemberdayaan masyarakat squatter, terhadap penyelamatan situ Rawa Besar, diharapkan mampu memacu kesadaran masyarakat dalam hal-hal sebagi berikut:

  1. Terciptanya kesadaran masyarakat, hingga mereka peduli untuk memulihkan kembali  lingkungan situ Rawa Besar sesuai dengan kondisi alam sebelum terokupasi, dan berperanan sebagai wahana kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya;
  2. Pembangunan sumberdaya alam perairan dan lingkungannya, bertujuan untuk  mewujudkan keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia dan lingkungannya, hingga  terciptanya kota Depok yang indah, nyaman, bersih dan menarik; melalui kegiatan-kegiatan berbasis kemasyarakatan.
  3. Alam lingkungan situ Rawa Besar di samping berfungsi sebagai tandon air juga  merupakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah,  hal ini mengingat bahwa lingkungan situ-situ merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana rekreasi alam, untuk kepentingan wisata dan kesegaran
    jasmani.
  4. Peningkatan peranan fungsi situ Rawa Besar selain sebagai kawasan tandon air, juga  dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh masyarakat sekitar maupun Pemerintah Kota Depok, secara terpadu berkelanjutan berbasis kemitraan.

Konsepsi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Squatter

2.1. Konsepsi Penyadaran Masyarakat

Masyarakat squatter pada dasarnya merupakan komunitas masyarakat yang  bermukim secara ilegal (okupasi) pada suatu wilayah perkotaan yang telah diren-canakan  peruntukannya, dan atau peranan fungsinya secara jelas diatur dalam Undang-undang (UU.  No. 5 tahun 1990 tentang ratifikasi sumberdaya alam dan hayati), serta kebijakan pemerintah melalui Kepres No. 32 tahun 1990, tentang pengelolaan kawasan lindung.

Mencermati atas pengertian di atas, pendekatan masyarakat yang harus ditempuh didasarkan atas;

(a). Partisipatif dalam arti mencari jalan keluar agar mereka tetap dalam situasi dan kondisi yang optimal, sesuai dengan keinginan masyarakat secara terkendali;
(b). Pemberdayaan dalam bentuk pelatihan yang diarahkan untuk memacu masyarakat mampu untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perairan situ;

2.2. Konsepsi Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Squatter

A. Konsepsi Mewujudkan Kemadirian

Untuk mewujudkan kemandirian pembangunan ekonomi bagi masyarakat squatter,  melalui pengintegrasian dimensi pembangunan berwawasan lingkungan, diperlukan lima  prinsip dasar keserasian yaitu; (a) keseimbangan lingkungan, (b) pemberdayaan ekonomi, (c)  pemerataan pembangunan, (d) pengintegrasian dan (e) kemampuan serta niat kesungguhan dalam mensinergikannya.

Mencermati atas lima prinsip dasar yang saling keterkaitan antara satu dengan  lainnya, hal yang tidak mungkin dalam pelaksanaannya diselesaikan dengan cara-cara berfikir  dan bertindak secara tradisional, dan atau konvensional. Oleh karena itu cara berfikir baru  yang dapat mengantarkan ke cara-cara untuk bertindak secara rasional. Atas dasar itulah  melalui berbagai terobosan dengan menfokuskan jalinan hubungan antara perilaku pembangunan (stake holder), termasuk masyarakat di dalamnya.

Kota Depok merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai  arti dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional; untuk itu implementasi  pembangunan berbasis kemasyarakatan nampaknya menjadi suatu dasar pertimbangan dalam implementasi pemberdayaannya.

Ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dan tingkat perekonomiannya,  menimbulkan berbagai bentuk dampak antara lain (a) pudarnya sikap dan perilaku  masyarakat, (b) meningkatnya kemiskinan, dan (c) terdegradasinya kualitas lingkungan hidup; seperti yang terjadi di sekitar kawasan situ Rawa Besar.

Pudarnya sikap dan perilaku masyarakat, tercermin dari penguasaan sempadan situ.  Meningkatnya penguasaan lahan sempadan situ, disebabkan adanya kecenderung kurangnya  perhatian para pemangku pembangunan untuk mengolah dayakan masya-rakat sebagai  ”subyek pembangunan” yang memiliki kapasitas sebagai basis-basis perekonomian regional.  Secara geohidrologi dan geomorfologi, Wilayah Kota Depok mempunyai fungsi yang  sangat besar terhadap kelangsungan sistem tata air baik secara lokal maupun regional.  Secara regional, fungsi situ sebagai cadangan air tawar dan pengendali banjir, dan secara  lokal dapat diperuntukan untuk kegiatan dan usaha peningkatkan pereko-nomian rakyat misalnya perikanan dan wisata serta PAD (pendapatan asli daerah).

Pemanfaatan situ, secara profesional baik sebagai wahana konservasi, rekreasi,  pendidikan (pelatihan) dan pusat kegiatan bisnis, pada dasarnya merupakan pendekatan yang rasional untuk diimplementasikan kepada masyarakat squatter binaan.

B. Implementasi Mewujudkan Kemadirian

Konsep pemberdayaan situ Rawa Besar, pada dasarnya ada tiga tatanan yaitu; (a)  pengembangan situ, (b) relokasi masyarakat squatter, dan (c) memacu kemandirian  masyarakat, untuk tetap berprofesi di sekitar lingkungan situ Rawa Besar.

Pengembangan situ Rawa Besar, akan ditelaah pada sub-bab 2.3; sedangkan  relokasi masyarakat squatter dalam proposal ini tidak diungkap; sedangkan tatanan memacu  kemandiarian masyarakat antara lain dilakukan dengan sosialisasi peranan fungsi situ dan bentuk-bentuk pelatihan.

Bentuk pelatihan yang dicanangkan untuk memacu kemandirian masyarakat antara  lain melalui pelatihan, dan diimplementasikan sebagai pencanangan aktivitas masyarakat untuk mengisi berbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan situ Rawa Besar.

2.3. Kosepsi Pengelolaan dan Pengembangan Situ Rawa Besar

A. Manajemen Pengelolaan Situ Secara Terpadu Berkelanjutan

Kondisi fisik wilayah situ Rawa Besar, berdasarkan sejarah dan proses terbentuknya,  pada hakekatnya merupakan kunci dasar pendekatan pertimbangan dalam manajemen  penangananya. Hal ini mengingat bahwa potensi daya dukung lingkungan situ seperti jenis  tanah (batuan asal), besaran curah hujan, dan kondisi penutupan vegetasi di wilayah  tangkapannya, berpengaruh besar terhadap sifat fisik-kimia air, yang erat kaitannya dengan ancaman yang cukup potensial terhadap kelestarian dan keberadaan situ.

Mencermati atas proses terbentuknya situ, pendekatan konsepsi penge-lolaannya,  seyogyanya didasarkan atas kaidah konservasi tanah dan air. Pema-duserasian antara  pemanfaatan situ secara optimal dengan upaya-upaya (olah-daya) pelestarian terhadap daya dukung lingkunganya, merupakan alternatif yang dinilai terjitu.

Membangun kawasan hijau sebagai penyangga kawasan tandon air situ Rawa Besar,  dalam bentuk hutan kota yang dipaduserasikan dengan pengembangan sarana rekreasi  wisata air, nampaknya menjadi strategis untuk memulihkan kembali keberadaan situ-situ yang kini dinilai sangat memprihatinkan.

Untuk itu, harapan munculnya arahan kebijakan sebagai kaidah dan rambu-rambu untuk tujuan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan secara optimal berbasis  kemasyarakatan akan mendudukan posisi strategis atas prestasi yang dicapai oleh Pemda  Kota Depok dalam mempertahankan wilayahnya sebagai kawasan resapan air tanah. Hal ini  mengingat peranan fungsi situ yang berpengaruh langsung terhadap wilayah dibagian hilirnya;  untuk itu, Rentrada (Rencana Strategi Pembangunan Daerah) Kota Depok, dalam kaitannya  dengan penanganan situ-situ secara terpadu dan berkelanjutan, paling tidak akan memuat hal-hal sebagai berikut:

(a). Pembangunan sumberdaya alam perairan dan lingkungannya, diarahkan untuk  mewujudkan keserasian antara kegiatan-kegiatan manusia dan ekosistem yang  mendukungnya; hingga tujuan pemulihan aset-aset Pemerintah Daerah yang kini  terokupasi oleh penduduk dapat dilakukan secara transparan atas dasar kesadaran  masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini mengingat pentingan pembangunan berwawasan lingkungan, melalui peningkatan
budaya dan sadar terhadap pentingnya keserasian hidup.

(b). Pemanfaatan sumberdaya perairan situ, mempunyai nilai ekonomis dan fungsi sosial,  diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, melalui berbagai penggunaan yang jelas.

Tata guna air dan lahan diselenggarakan secara terpadu, hingga menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai pendukung kawasan tandon air.

Agar tujuan dan sasaran kebijakan pengelolaan dan pengembangan ekosis-tem  perairan situ Rawa Besar, secara terpadu dan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara rasional, pendekatan utamanya yang harus dilakukan adalah:

(a). Relokasi masyarakat squatter, pada lokasi yang relatif dekat;
(b). Pemulihan kawasan sempadan situ, baik melalui rehabilitasi kawasan, maupun
pengembangan peranan fungsi situ itu sendiri.
(c). Pengelolaan secara terpadu, terprogram secara berkelanjutan.

B. Aspek Pengembangan Situ

Aplikasi pengelolaan dan pengembangan ekosistem perairan pada dasarnya  dilakukan melalui penyusunan rencana tapak sebagai langkah awal dalam tahapan penyusunan konsep desain detail engineringnya. Dalam penyusunannya, dirumuskan sebagai  gambaran alokasi dan penempatan (tata letak) pengisian ruang tapak pengembangan  ekosistem perairan secara terpadu, yang mencakup beberapa unsur perpaduan antar lokasi,  kondisi fisik wilayah dan lingkungan di sekitarnya, yang erat kaitannya dengan aspek pemanfaatannya.

Didasari atas kriteria dasar pengelolaan dan pengembangan situ-situ secara terpadu  berkelanjutan, seperti uraian terdahulu dengan memperhatikan aspek daya dukung fisik wilayahnya, untuk itu dalam perencanaanya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(a). Aspek kelembagaan; situ-situ di wilayah Kota Depok secara ekologis, hendaknya  dipandang sebagai satu kesatuan kawasan tandon air yang mempunyai keterkaitan  satu dengan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelolaannya perlu  direncanakan secara terpadu dengan melibatkan beberapa Instansi terkait, yang meliputi unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai stakeholder.

(b). Aspek Teknis; secara teknis pengelolaan dan pengembangan situ-situ harus  melibatkan beberapa disiplin ilmu, karena dalam pelestarianya mencakup upaya  konservasi sumberdaya air, tanah dan ekosistemnya, yang erat kaitannya dengan kondisi fisik wilayah pada masing-masing situ,

(c). Aspek IPTEK; pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan dan  pengembangan situ-situ, karena erat kaitannya dengan upaya pemanfaatan secara  optimal baik untuk kepentingan rekreasi dan wisata air, budidayaan perikanan, serta pemanfaatan untuk kepentingan pengairan (irigasi).

(d). Aspek sumber PAD; pengelolaan sumberdaya perairan secara terpadu berkelajutan,  melalui manajemen yang rasional, selain mampu dan menjamin atas peningkatan  pendapatan masyarakat sekitar, juga merupakan sumber PAD yang seiring dan sejalan dengan tingkat profesional manajemen pengelolaannya.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengelolaan situ-situ secara terpadu  berkelanjutan, sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan peningkatan pendapatan  masyarakat sekitar (PPM), berdasarkan peranan fungsinya (pengatur tata air, iklim mikro,  habitat flora dan fauna, wahana rekreasi, dan penopang keserasian lingkungan hidup), sangat ditentukan oleh partisipatif para stakeholder dan tingkat profesionalisme penangannya.

Beberapa Aspek Persepsi Masyarakat Squatter Situ Rawa Besar

Selain okupasi penduduk yang erat kaitannya dengan upaya pengelolaan kawasan  konservasi situ Rawa Besar, persepsi dan penyataan masyarakat squatter, menunjukkan atas  tingkat keacuhan, ancaman pengguna yang tidak bertanggung-jawab, serta kepedulian dan merasa memanfaatkannya, juga memperlihatkan keterkaitannya dengan kualitas nilai situ Rawa Besar.

1. Tingkat keacuhan Terhadap Situ

Berdasarkan cuplikan responden, tingkat keacuhan masyarakat terhadap situ Rawa Besar atas dasar persepsi dan pernyataan, antara lain:

(a). 26,4% responden, menyatakan merasa senang tinggal di sekitar situ Rawa Besar karena dekat dengan pusat kota, terminal dan stasiun kereta api.
(b). 3,98% responden, merasa tenang karena tempat tinggal yang ditempati merupakan warisan dari orang tua.
(c). 11,6% responden, merasa siap untuk pindah karena merasa dirinya sebagai pengontrak.
(d). 9,75% responden, menyatakan bahwa lahan yang ditempati merupakan tanah garapan (tanah pemerintah, dan bila lebih dari 20 tahun bisa diurus jadi tanah milik).
(e). 23,7% responden, merasa tidak bersalah bila limbah domestik dari pemukimannya  masuk ke situ Rawa Besar, karena Pemerintah tidak membuat saluran pembuangan yang aman.
(f). 5,17% responden, menyatakan kurangnya perhatian Pemerintah dalam mengurus situ yang bermanfaat.

2. Tingkat Kemanfaatan Situ

Persepsi dan pernyataan masyarakat terhadap nilai kemanfaatan kawasan bantaran sungai, secara rinci diuraikan sebagai berikut:
(a). 33,72% responden, menyatakan hampir setiap harinya memanfaatkan situ sebagai sumber penghasilan.
(b). 11,2% responden, menyatakan bila situ Rawa Besar dibangun, akan banyak manfaat mendatangkan para pengguna rekreasi dan wisata.
(c). 9,72% responden, menyatakan tradisi adat sudah hampir punah dan perlu diaktifkan kembali.

3. Tingkat Pemahaman Peranan Situ

Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kawasan konservasi situ Rawa Besar, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

(a). 13,97% responden, situ Rawa Besar bermanfaat sebagai pengendali banjir, dan memberikan suplai air tanah pada musim kemarau.
(b). 18,45% responden menyatakan, situ bukan tempat sampah dan limbah cair; hingga perlu dilestarikan.
(c). 21,54% responden menyatakan, masyarakat mestinya yang bertanggung-jawab dan memanfaatkan secara optimal terhadap peranan fungsi situ.

4. Tingkat Kepedulian Terhadap Situ

Kepedulian masyarakat terhadap situ Rawa Besar, secara rinci diuraikan sebagai  berikut:
(a). 19,23% responden menyatakan, siap berpartisipasi untuk ikut serta mengurus dan memberdayakan situ sebagai wahana rekreasi alam perairan;
(b). 78,3% responden, menyatakan siap untuk relokasi permukiman, asal ditempatkan tidak terlalu jauh dari lokasi tinggal awal;
(c). 90,2% responden menyatakan walaupun telah pindah, tetap akan kembali menekuni profesinya di situ Rawa besar;

Kriteria Masyarakat Squatter dan Aspek Pembinaannya

4.1. Kriteria Masyarakat Squatter

Daerah asal penghuni bantaran sungai; 69,3% responden menyatakan berasal dari  luar Depok; dan telah tinggal lebih dari 6 tahun; 10% responden (penduduk asli Depok- Betawi), telah tinggal di sekitar bantaran sungai sejak nenek moyangnya.  Kehidupan dan profesi; 34,2% responden menyatakan bahwa profesinya sebagai  buruh dan dagang; 2,3% responden sebagai pegawai Pemerintah; 8,5% responden bekerja di  sektor swasta; 1,8% responden menyatakan telah membangun rumah kontrakan;  Pendidikan masyarakat, 26,60% mengatakan umumnya mengaku telah mengikuti  pendidikan resmi (sekolah); dan penghasilan rata-rata tidak kurang dari Rp 1.350.000,-/tahun;  dan 75,35% responden mengaku dengan usaha rumah kontrakan menghasilkan > Rp 150.000,-/periode kontrak bulanan.

4.2. Aspek Pembinaan Masyarakat

Aspek pembinaan masyarakat squatter, dirahkan tetap pada profesinya, dengan tujuan untuk peningkatan melalui kegiatan sebagai berikut;

  1. Pelatihan pemberdayaan peningkatan ekonomi, dilakukan dengan melatih masyarakat untuk melakukan breeding ikan hias, dan sejenisnya;
  2. Pelatihan, untuk pemenuhan sektor jasa, antara lain; meliputi pelatihan teknis dayung, menjala dan siaga pertolongan pertama;
  3. Pelatihan memacu untuk penjualan jasa peralatan pancing dan sejenisnya;
  4. Pelatihan pemberdayaan tanaman hias, dan tanaman produktif hidroponik (sistem pot), dan sejenisnya.
  5. Pelatihan pemberdayaan budaya Adat Asli Depok (Gong Bolong), sebagai salah satu pelestarian budaya asli sekitar situ Rawa besar.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Situ Rawa Besar, selain berperan sebagai kawasan tandon air, memiliki propek cerah  dalam kaitannya dengan pengembangan wahana rekreasi alam dan pusat kegiatan ekonomi  masyarakat. Untuk itu baik rencana pengembangan maupun relokasi masyarakat squatter,  nampaknya merupakan alternatif yang harus dilakukan. Hal ini mengingat potensi, posisi, dan  kesadaran masyarakat sekitar situ Rawa Besar merupakan modal dasar terciptanya keinginan luhur masyarakat dan Pemerintah Kota Depok.

Untuk mewujudkan berbagai upaya yang hendak dicapai, nampaknya kemitraan  dengan stake holder, kini saatnya untuk diperdayakan. Agar masyarakat squatter dapat  berperan aktif dalam pengembangan situ; pemberdayaan (pelatihan) masyarakat menjadi urgen untuk segera diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alkadri., CS., 1999. Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah. Direktorat Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, BPPT Jakarta.

Anonim, 1999. Peraturan Daerah No. 6 tahun 1999, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2010.

Bapedalda, 1996. Kajian Spatial Kawasan Kumuh Berdasarkan Kriteria Desa/ Kelurahan Miskin di Wilayah DKI  Jakarta. Kerjasama Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah dengan Pusat Pengkajian Geografi Terapan Fakultas MIPA-Universitas Indonesia.

Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, 2001. Penyusunan Strategi dan Rencana Pengembangan RTH DKI Jakarta.

Gunawan dan Waryono,. T., 1987. Kajian dan Prediksi Besaran Air Infiltrasi dan Limpasan di Sekitar Kampus Universitas Indonesia. Program Pembangunan Hutan Kota Kampus UI Depok.

Hendrawan dan Waryono,. Tarsoen., 1993. Studi Kualitas Air Tanah Dangkal di Beberapa Lokasi Strategis Resapan Air di Wilayah Kotatip Depok. Program Pembangunan Hutan Kota Kampus UI Depok.

Narwanto dan Waryono,. T., 1994. Prediksi Besaran Air Limpasan, Infiltrasi dan Evapotranspirasi di Sekitar Kampus Universitas Indonesia. Program Pembangunan Hutan Kota Kampus UI Depok.

Soerjani., M,. 1987. Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Universitas Indonesia. Jakarta. UI Press 1087.

Salim., E, 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. LP3S. Jakarta.

Wolf,. JCM., 1996. Urban Geomorphology in dry lands, pp. 234-253, Clarendon Prees, Oxford.

Waryono., Tarsoen, 1996. Aspek Lingkungan Fisik Kritis Perkotaan dan Upaya Pengen-daliannya (Studi kasus DKI Jakarta). Diskusi panel Program Pasca Sarjana Biologi Konservasi Universitas Indonesia.

________________, 1997. Fenomena Kutub-kutub Panas Kota dan Upaya Pengendaliannya (Studi kasus DKIJakarta).Diskusi panel Program Pasca Sarjana Biologi Konservasi Universitas Indonesia.

________________, 1998. Peranan Fungsi Jasa Bio-Eko-Hidrologis Kawasan Hijau Dalam Kancah

Pembangunan Wilayah Perkotaan. Diskusi panel Program Pasca Sarjana Biologi Konservasi Universitas Indonesia.
________________, 2002. Aspek Pengelolaan Wilayah Resapan Berbasis Ramah Lingkungan. Warta Pembangunan Kota Depok. Edisi-1 tahun 2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: