Berita Situ Rawa Gede

Agustus 2006

Buperta sebagai Kawasan Hijau, Perlu Penyelaras di Perbatasan

Kompas, Selasa, 22 Agustus 2006

Sumber: http://docs.google.com/rafflesia.wwf.or.id/

Depok, Kompas – Pemerintah Kota Depok akan tetap mempertahankan wilayah Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka atau Buperta yang masuk wilayah Depok sebagai kawasan hijau yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi sentra bisnis.

“Ruang Terbuka Hijau di Cibubur, Kecamatan Cimanggis, harus dipertahankan. Kalau terlalu banyak bangunan, mal, sentra bisnis, Cibubur bakal tak nyaman lagi dan menjadi sumber kemacetan lalu lintas,” kata Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok Ir Utuh Karang Topanesa.

Sampai Sabtu (19/8) belum ada pihak yang mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sentra bisnis di kawasan Buperta yang masuk wilayah Depok.

Utuh menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Isma’il, Dinas Tata Kota dan Bangunan tidak akan mengeluarkan IMB mal, ruko, dan bangunan untuk tempat bisnis di kawasan Buperta.

Kepala Bidang Tata Kota Dinas Tata Kota dan Bangunan Depok D Irwanto menambahkan bahwa dalam Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Depok 2005-2010 disebutkan bahwa Buperta yang masuk wilayah Depok sebagai kawasan pariwisata atau Taman Bunga Wiladatika.

“Ini artinya Buperta tidak diarahkan sebagai sentra bisnis. Tapi, jika dikembangkan ke arah jasa pariwisata, masih memungkinkan. Misalnya menjadi sentra tanaman hias, yang mendukung penghijauan, itu masih bisa diterima,” kata Irwanto.

Perlu penyelaras tata ruang

Ia mengingatkan, seharusnya ada penyelaras tata ruang di daerah perbatasan, seperti di Cibubur tersebut, agar ada sinkronisasi rencana tata ruang. “Jadi tidak berjalan masing-masing. DKI Jakarta jalan ke kanan, Depok ke kiri,” ujarnya.

Di kawasan Buperta yang masuk Depok masih ada dua situ, yaitu Situ Rawa Gede dan Rawa Jamblong yang berfungsi sebagai oasis, resapan air yang seharusnya tidak boleh diganggu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Depok Amri Yusra yang ditanya secara terpisah mengingatkan, hendaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak arogan dan berjalan sendiri-sendiri dalam perencanaan pembangunan di daerah perbatasan.

“Jika DKI Jakarta tetap memberi izin, jelas ini tidak fair. Artinya, Jakarta tidak konsisten,” kata Amri.

Bukan itu saja. Pengalihan fungsi Buperta bahkan melanggar Keppres Nomor 114 Tahun 1999, yang mengamanatkan kawasan Cibubur diarahkan sebagai daerah konservasi.

Pekan lalu Wakil Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Parni Hadi menegaskan pemanfaatan Buperta tidak boleh mengganggu kegiatan Pramuka. Cibubur harus dipertahankan sebagai daerah resapan air. (KSP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: